Akun
guest@beritabali.com

Beritabali ID: —


Langganan
logo
Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium




Anggaran JKN Karangasem Dipangkas, BPJS Warga Terancam Hanya 9 Bulan

Rabu, 18 November 2026, 10:21 WITA Follow
Beritabali.com

beritabali/ist/Anggaran JKN Karangasem Dipangkas, BPJS Warga Terancam Hanya 9 Bulan.

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, KARANGASEM.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karangasem melakukan rasionalisasi anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bersumber dari APBD 2027. Dampaknya, pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan yang semula direncanakan untuk 12 bulan diproyeksikan hanya mampu ditanggung selama sembilan bulan.

Kondisi tersebut dipengaruhi menyusutnya dana transfer pemerintah pusat ke daerah yang berdampak terhadap kemampuan fiskal Kabupaten Karangasem. Kebutuhan anggaran untuk membiayai JKN selama setahun mencapai lebih dari Rp95 miliar.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan Karangasem, dr. I Komang Wirya, mengungkapkan setelah dilakukan rasionalisasi sekitar Rp25 miliar, anggaran yang tersedia untuk pembiayaan JKN 2027 diperkirakan hanya sekitar Rp70 miliar.

"Untuk sembilan bulan, Pak Ketua. Karena anggaran yang tersedia sekitar Rp70 miliar. Nanti di perubahan seperti tahun ini, kami harapkan bisa dilanjutkan lagi untuk tiga bulan berikutnya," ungkap Wirya dalam pembahasan anggaran bersama DPRD Karangasem.

Menurut Wirya, keterbatasan anggaran tersebut bukan kali pertama terjadi. Pada APBD induk 2026, pembiayaan JKN juga sempat dirancang hanya untuk sembilan bulan. Kekurangan anggaran kemudian diupayakan melalui APBD Perubahan sehingga pembiayaan dapat dilanjutkan hingga 12 bulan.

Namun, mengandalkan tambahan anggaran melalui APBD Perubahan tidak sepenuhnya menjamin ketersediaan dana. Terlebih, kemampuan fiskal Karangasem saat ini menghadapi tekanan akibat berkurangnya transfer pemerintah pusat dan sumber pendapatan lainnya.

Selain pemangkasan transfer ke daerah (TKD), berkurangnya bantuan keuangan khusus (BKK) dari Kabupaten Badung turut memengaruhi kemampuan keuangan daerah. Total pengurangan dari kedua sumber tersebut disebut mencapai Rp76,28 miliar.

Karangasem juga menghadapi potensi berkurangnya BKK dari Pemerintah Provinsi Bali. Pada tahun sebelumnya, alokasi BKK provinsi sempat mengalami pemotongan sekitar Rp3 miliar. Untuk 2027, pemerintah daerah masih berharap dukungan keuangan dari provinsi dapat dimaksimalkan.

"Kalau BKK provinsi diproyeksikan sekitar Rp20 miliar, mudah-mudahan bisa terealisasi. Tahun lalu saja sempat dipotong Rp3 miliar. Semoga tahun ini bisa dimaksimalkan sehingga dari 9 bulan tidak berkurang lagi," imbuhnya

Di tengah keterbatasan fiskal tersebut, Pemkab Karangasem mulai menyiapkan strategi untuk mengurangi beban pembiayaan BPJS Kesehatan yang selama ini ditanggung APBD.

Salah satu langkah yang akan dikaji adalah pemutakhiran dan pemilahan data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) serta peserta Bukan Pekerja Penerima Upah (PBPU) yang iurannya dibiayai pemerintah daerah.

Masyarakat yang sudah memiliki pekerjaan, terutama di sektor informal, akan didorong beralih ke skema kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU) apabila memenuhi ketentuan. Dengan skema tersebut, pembiayaan kepesertaan mereka tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.

Wirya menyebutkan, salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah belum lengkapnya data masyarakat yang sudah bekerja, khususnya di sektor nonformal. Pemutakhiran data dinilai penting agar pembiayaan BPJS Kesehatan lebih tepat sasaran dan tidak seluruhnya membebani keuangan daerah.
 

Beritabali.com

Berlangganan BeritaBali
untuk membaca cerita lengkapnya

Lanjutkan

Editor: Redaksi

Reporter: bbn/krs



Simak berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Ikuti saluran Beritabali.com di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru seputar Bali.
Ikuti kami