Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Senin, 28 September 2026
Gubernur Koster Jamin Perubahan Struktur OPD Tidak Timbulkan Gejolak
beritabali.com/ist
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Gubernur Bali Wayan Koster menjamin perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, dan rencana kebijakan pemangkasan eselon sesuai kebijakan pemerintah pusat tidak menimbulkan gejolak. Pasalnya hal itu telah diperhitungkan secara cermat.
Hal itu diungkapkan Gubernur Koster saat menerima audiensi Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab beserta jajaran di Rumah Jabatan, Jaya Sabha, Senin (9/12).
Malahan Gubernur Koster menilai perpindahan ASN ke jabatan fungsional justru menguntungkan, baik dari segi reward maupun penilaian kinerja.
“Sebenarnya fungsional menguntungkan tapi ada yang sudah nyaman dengan strukturnya,” kata Ketua DPD PDIP Provinsi Bali ini.
Menurutnya dengan jabatan fungsional, ASN bisa bekerja lebih fokus dan lebih terukur.
Gubernur mengatakan kebijakan ini bagian dari komitmen Presiden RI Joko Widodo untuk memperbaiki pelayanan publik. Itu sebabnya ia mendukung ORI Bali untuk menjalankan fungsinya sehingga pelayanan publik di Bali semakin baik.
“Saya sangat mendukung keberadaan ORI Bali karena sangat strategis untuk membenahi pemerintahan. Bantu saya memperbaiki birokrasi,” kata pria asal Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng ini.
Selain itu Gubernur Koster juga mengatakan beberapa Pergub dan Perda yang dikeluarkannya sudah menunjukkan outcome yang menggembirakan, namun di tahun 2020 ia akan menggenjot agar lebih efektif.
Pada kesempatan itu, Kepala ORI Bali Umar Ibnu Alkhatab menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan survei kepatuhan yang akan dilakukan ORI Bali pada tahun 2020 ini.”Kita minta agar OPD segera berbenah melengkapi standar yang dibutuhkan untuk itu,” kata Umar Alkhatab.
Sedangkan terkait rencana pemangkasan eselon di Pemerintah Provinsi Bali sesuai kebijakan pemerintah pusat, pihaknya meminta agar jangan sampai menimbulkan gejolak.
“Kita minta supaya tidak terjadi gejolak sosial karena akan banyak orang kehilangan jabatannya,” kata pria asal Flores Timur ini.
Kemudian ia menyinggung terkait Pilkada serentak 2020. Pihaknya sangat berharap Gubernur Bali memperhatikan nasib penyelenggara di tingkat bawah. Salah satunya ia mengusulkan agar ada asuransi tenaga kerja untuk pelaksana di lapangan, sehingga tidak terjadi seperti pemilu sebelumnya dengan banyak petugas yang sakit dan meninggal.
Reporter: Humas Bali
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Berita Terpopuler
Sopir Truk di Muncan Karangasem Dibakar Hidup-hidup, Diduga Soal Setoran
Dibaca: 8499 Kali
Tiga WNA Australia Ditemukan Tewas di Kontrakan Legian
Dibaca: 5843 Kali
Habib Diciduk di Vila Dalung, 152 Gram Ganja Disita Polisi
Dibaca: 3664 Kali
Bentrok di Mess Buruh Tunas Jaya Sanur di Benoa, Satu Orang Tewas
Dibaca: 2493 Kali
ABOUT BALI
Guruh Sudah Meramal Overtourism Bali pada Lagu "Chopin Larung" 1975
Ban Truk Meledak, Sopir Tewas di Rest Area Pekutatan
Menelusuri Jejak Arsitektur Taman Soekasada Ujung
Turis Australia Ditangkap Bawa 37 Paket Ganja di Denpasar
Kronologi Gudang Rongsokan di Jalan Nakula Denpasar Terbakar