Pemkab Diminta Hentikan Kerjasama Dengan ISP Ilegal

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Pemkab Diminta Hentikan Kerjasama Dengan ISP Ilegal

Senin, 22 Juli 2013, 08:55 WITA Follow

google/ilustrasi

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) merekomendasikan pemerintah kabupaten/kota di Bali untuk menghentikan kesepakatan kerjasama dengan penyedia Internet Services Protokol (ISP) illegal. Maraknya ISP ilegal di Bali selama ini tak lepas dari kebutuhan pengguna internet yang besar. Diperkirakan jumlah pengguna internet di Bali sekitar 1,4 juta orang.

Ketua APJII Bali Zulfadly Syam dalam keteranganya di Denpasar (22/7/2013) mengatakan Perusahaan ISP ilegal berlomba memberikan layanan data berkecepatan tinggi. Ironisnya ada instansi pemerintah yang menggunakan jasa ISP ilegal. Padahal Perusahaan ISP illegal tidak pernah membayar pajak.

“Perusahan-perusahaan yang ISP illegal jelas tidak membayar pajak, tidal membayar universal service obligation, dia tidak membayar hak penggunaan telekomunikasi yang sebenarnya keseluruhannya itu untuk pengembangan internet ke pedesaan,” papar Zulfadly Syam.

Zulfadly Syam menyebutkan berdasarkan pemantauan APJII di Bali terdapat 20 ISP illegal. 11 ISP illegal diantaranya sudah ditindak dan 8 ISP sedang mengurus izin. Sementara 2 ISP diantaranya sudah melaporkan diri ke APJII Bali.(mlt)