Beritabali.com, Denpasar. Gubernur Bali Made Mangku Pastika menemui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di sela-sela kunjungan kerjanya di Bali, Minggu (23/10). Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Gianyar Sanur Paradise Hotel tersebut, Pastika minta pihak Kementerian Perhubungan memperketat pengawasan pada jembatan timbang yang saat ini kewenangan pengelolaannya telah diambil alih pusat.
Lebih jauh, Pastika yang didampingi Kadis Perhubungan Provinsi Bali I Gusti Agung Ngurah Sudarsana,SH.MH dan Karo Humas I Dewa Gede Mahendra Putra,SH,MH mengemukakan sejumlah persoalan yang kerap muncul dalam pengelolaan jembatan timbang. Salah satunya adalah lemahnya pengawasan adanya permainan yang mengakibatkan kendaraan dengan kelebihan tonase dapat melenggang melewati jembatan timbang.
Dia berharap Kemenhub menjadikan momentum pengambilalihan kewenangan ini untuk menetapkan standar yang berlaku secara nasional dalam pengelolaan jembatan timbang.
“Yang sering terjadi di lapangan, sopir truknya bilang kalau di Jawa mereka diperbolehkan, sementara kalau standar kita di Bali sudah jauh melebihi batas tonase,” tuturnya.
Menurut Pastika, kelebihan muat rata-rata tiap truk pun tak tanggung-tanggung yaitu mencapai 10 ton.
“Bayangkan saja kalau tiap kapal penyeberangan menampung 33 truk, itu artinya kelebihan muatnya mencapai 330 ton. Itu sangat membahayakan,” imbuhnya.
Selain membahayakan penyeberangan, kelebihan tonase ini juga sangat merugikan Bali sebagai daerah tujuan. Kerusakan jalan dan kemacetan, imbuh Pastika,merupakan dampak negatif yang harus ditanggung Bali karena kelebihan muat truk yang datang dari luar, khususnya Jawa.
“Kuncinya di jalur Pantai Utara Jawa, pengawasan pada jembatan timbang harus diperketat,” pintanya.
Pada bagian lain, lemahnya pengawasan pada jembatan timbang juga dimanfaatkan sejumlah oknum petugas di lapangan untuk melakukan pungli terhadap pengemudi truk. Mengingat banyaknya persoalan yang muncul, dia menilai pengelolaan jembatan timbang butuh perhatian serius jajaran Kemenhub.[bbn/rls/psk]
