Percepat Penanggulangan Kemiskinan di Bali, Wagub Sudikerta Minta TPKP Kedepankan Integrasi dan Sinkronisasi

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Percepat Penanggulangan Kemiskinan di Bali, Wagub Sudikerta Minta TPKP Kedepankan Integrasi dan Sinkronisasi

Kamis, 17 November 2016, 21:05 WITA Follow

Gubernur Bali Ketut Sudikerta ketika berbicara dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2016, di Ruang Rapat Cempaka, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (17/11). [source: istimewa]

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com - Denpasar. Kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan penanggulangan secara sistematis dan terpadu dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan. Agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif, efisien dan akuntabel, diperlukan kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mengutamakan integrasi dan sinkronisasi dalam menjalankan fungsinya. Demikian disampaikan Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta pada acara Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2016, di Ruang Rapat Cempaka, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (17/11).

“Penguatan koordinasi Sekretariat TKPK baik di Provinsi Bali maupun Kabupaten/Kota merupakan isu sentral yang harus diformulasikan secara menyeluruh dan terpadu," bebernya dalam acara yang turut dihadiri oleh Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, perwakilan Wakil Bupati/Walikota se-Bali, Kepala BPS Bali Adi Nugroho serta kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Bali.

Lebih jauh, Ia juga menyatakan setelah dikeluarkannya Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), pelaksanaan rapat koordinasi ini merupakan momentum untuk membangun komitmen kebijakan dalam mensinergikan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali. Data PBDT sendiri memiliki legalitas sesuai Peraturan Menteri Sosial No. 24/HUK/2016, sebagai data mikro dalam menyasar rumah tangga miskin.

“Untuk Provinsi Bali sendiri terdapat sekitar 211.926 Rumah Tangga Miskin (RTM) yang tersebar di sembilan kabupaten/kota se-Bali, sehingga kami harap semua program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali menggunakan PBDT tersebut sebagai data dasar dalam menentukan sasaran program kegiatan penanggulangan kemiskinan,” imbuhnya.

Data yang dirilis BPS, menunjukan persentase Tingkat Kemiskinan di Bali mengalami penuruan tahun ini dari 5,25% menjadi 4,25%. Kemudian, Sudikerta meminta seluruh pihak jangan berpuas dulu atas pencapaian tersebut, tapi sebaliknya menjadikannya cambuk untuk meningkatkan kinerja dalam menanggulangi kemiskinan.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Pemprov Bali, Putu Astawa, melaporkan pelaksanaan rakor tersebut sebagai upaya Pemprov untuk segera menuntaskan kemisikinan di pulau dewata. Di mana Wagub Sudikerta menjabat sebagai Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan di Bali, yang secara serius ingin menjadikan Bali sebagai Pulau dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia. Saat ini Bali menduduki peringkat kedua dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia setelah DKI Jakarta dengan selisih hanya 0,50%.

“Fakta itu membuat Pak Gubernur menjadi jengah menuntaskan masalah kemiskinan di tahun 2017 dan menaikkan provinsi kita menjadi yang tertinggi dengan angka kemiskinan terendah,” imbuhnya.

Capain lain dalam penanggulangan kemiskinan juga bisa dilihat dari tingkat inflasi terendah di Indonesia selama 19 tahun terakhir sekitar 2,75%, pertumbuhan ekonomi Bali yang selalu di atas rata-rata ekonomi nasional serta gini rasio yang semakin sempit. Mengenai data masih ada sekitar seribuan rumah tidak layak huni di Bali, sesuai arahan Gubernur Bali pihaknya berjanji tahun 2017 akan dituntaskan.

“Itu menjadi harapan kita semua menjadikan Pulau paling sejahtera di Indonesia, hingga semua pihak diharapkan fokus pada program agar tepat sasaran,” jelasnya.

Ia juga menambahkan rakor ini akan menjadi media menyampaikan ide, masukan, dan evaluasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan, sehingga selanjutnya akan menjadi tepat sasaran. Menurutnya hal ini bisa dilakukan dengan menjemput bola dengan mendatangi masyarakat miskin by name by addres. Acara ini juga diisi dengan pemaparan Wakil Bupati Badung mengenai kiat-kiat kabupatennya sehingga berhasil menjadi kabupaten dengan angka kemiskinan terendah di Bali. Selain Badung perwakilan Wakil Bupati Buleleng juga akan memaparkan permasalahan kemiskinan yang dialami Kabupatennya agar mendapatkan saran dan solusi dari seluruh peserta rakor. [wrt]