Akun
guest@beritabali.com

Beritabali ID: —


Langganan
logo
Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium




DPRD Bangli Tekankan Optimalisasi PAD, Tolak PHK Honorer di APBD 2027

Minggu, 15 November 2026, 19:28 WITA Follow
Beritabali.com

beritabali/ist/DPRD Bangli Tekankan Optimalisasi PAD, Tolak PHK Honorer di APBD 2027.

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, BANGLI.

DPRD Kabupaten Bangli meminta pemerintah daerah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memastikan penataan tenaga honorer tidak berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Dua hal tersebut menjadi catatan strategis dewan dalam pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2027.

Rekomendasi itu disampaikan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangli dalam Rapat Paripurna persetujuan bersama Ranperda APBD 2027, Sabtu (14/11/2026).

Dalam laporan Banggar yang ditandatangani Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika dan dibacakan Sekretaris Banggar I Nyoman Dacin, DPRD meminta pemerintah daerah meningkatkan akurasi proyeksi pendapatan serta menggali berbagai potensi PAD.

Dewan juga mendorong penguatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) agar pelaksanaan program dan penggunaan anggaran lebih efektif, tepat sasaran, serta tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.

Selain pendapatan daerah, keberlangsungan tenaga non-ASN atau honorer turut menjadi perhatian. DPRD meminta penataan pegawai tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan dengan mempertimbangkan keberlanjutan pekerjaan mereka.

Menanggapi rekomendasi tersebut, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menyatakan sejalan dengan catatan DPRD. Pemerintah Kabupaten Bangli berkomitmen meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan tanpa menambah beban masyarakat.

Terkait tenaga honorer, Sedana Arta menegaskan penataan akan dilakukan secara bertahap dan terukur tanpa pemutusan hubungan kerja.

"Kami akan terus melakukan penataan tenaga non-ASN secara bertahap dan terukur sesuai hukum dan berprinsip tidak ada pemutusan hubungan kerja," tegasnya.

Di luar persoalan PAD dan tenaga honorer, Banggar DPRD Bangli juga meminta APBD 2027 diarahkan untuk mendukung lima prioritas pembangunan daerah. Kelima prioritas tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta pelestarian lingkungan.

DPRD berharap seluruh rekomendasi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah agar APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran secara administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat Bangli.

Beritabali.com

Berlangganan BeritaBali
untuk membaca cerita lengkapnya

Lanjutkan

Editor: Redaksi

Reporter: DPRD Bangli



Simak berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Ikuti saluran Beritabali.com di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru seputar Bali.
Ikuti kami