Klungkung: Pengentasan Kemiskinan Dimulai dari Pemberdayaan PPA-PKH dan TKSK

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Klungkung: Pengentasan Kemiskinan Dimulai dari Pemberdayaan PPA-PKH dan TKSK

Kamis, 29 Desember 2016, 06:00 WITA Follow

Audensi Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta, bersama tim PPA-PKH dan PKSK. [ist]

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, KLUNGKUNG.

Beritabali.com, Klungkung. Terkait dengan pengentasan kemiskinan yang ada, pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan berbagai langkah, termasuk diantaranya dengan memberdayakan Pendamping Pengurangan Pekerja Anak Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Hal tersebut senada denan yang diungkapkan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi, Ida Bagus Adnyana kepada Bupati Klungkung Nyoman Suwirta di ruang Rapat Bupati Klungkung, pada Rabu (28/12).

BACA JUGA:

Dalam kesempatan ini Kepala Disosnakertrans Ida bagus Anyana mengatakan bahwasannya pendamping PPA-PKH yang berjumlah tujuh orang dan TKSK empat orang yang dimiliki Kabupaten Klungkung selama ini diberdayakan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Sedangkan terkait dengan nafkah yang diperoleh didapatkan dari anggaran yang terpasang di APBD di Disosnakertrans Klungkung, namun ini dirasakan masih sangat minim.

"Untuk TKSK yang berjumlah empat orang ditempatkan/ditugaskan dimasing-masing kecamatan," terang Ida Bagus Adnyana.

Terkait dengan hal itu, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta meminta kepada Dinas Sosnakertrans, untuk bisa mengkaji semua itu. Sebab, kelayakan mesti didapat oleh Pendamping PPA-PKH dan TKSK.

BACA JUGA:

Suwirta juga mengatakan bahwa dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Klungkung ini haruslah dimiliki sistem yang baik, karena di tahun 2017 mendatang pemerintah Kabupaten Klungkung ingin meningkatkan pengentasan kemiskinan.

“Kita kedepan akan selalu menggunakan data dalam mendata penduduk miskin, tidak mau lagi memakai data normatif," terang Nyoman Suwirta. [rls/open/wrt]