Pemkab Klungkung Rancang Transportasi Gratis Bagi Siswa TK

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Pemkab Klungkung Rancang Transportasi Gratis Bagi Siswa TK

Jumat, 9 Februari 2018, 06:00 WITA Follow

Beritabali.com/ist

BERITABALI.COM, KLUNGKUNG.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung merancang transportasi gratis bagi siswa Taman Kanal-Kanak (TK). Layanan transportasi bagi siswa TK bertujuan untuk meringankan beban orang tua mengantar anak ke sekolah. Disamping itu juga menambah minat siswa agar lebih bersemangat bersekolah serta bisa menjaga keselamatan siswa berangkat ke sekolah yang jarak tempuhnya berjauhan.

“Dengan adanya transportasi angkutan gratis ini nantinya bisa lebih meringankan beban orang tua mengantar anaknya ke sekolah,” kata Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta usai memimpin Rapat Staf Lengkap di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya Kabupaten Klungkung pada Kamis (8/2/2018).

Rencana penyediaan transportasi gratis bagi siswa TK merupakan tindaklanjut dari program satu desa satu TK negeri melalui kebijakan penegerian sekolah TK. “Dengan menjadi TK Negeri semua pendidikan di TK akan digratiskan,” ungkap Suwirta.

Suwirta berharap masing-masing TK yang sudah diresmikan menjadi TK Negeri kedepannya bisa bersama-sama menjaga semua fasilitas. Kepada guru-guru pengajar di masing-masing sekolah juga diharapkan selalu menanamkan sejak dini pendidikan karakter di sekolah. “Mari bersama-sama jaga semua fasilitas yang ada di masing-masing TK dan selalu ajarkan murid-murid pentingnya pendidikan karakter, ” tegas Suwirta

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung I Dewa Darmawan menyebutkan saat ini di Klungkung terdapat 114 TK yang tersebar di 59 Desa dan Kelurahan. Setelah dikaji, baru 26 TK yang memenuhi syarat untuk dinaikkan statusnya menjadi negeri. “Prosesnya bertahap saat ini baru 12 TK yang kami proses dan sudah ditetapkam menjadi TK negeri,” ujar Darmawan.

Darmawan menambahkan program satu desa satu TK negeri ditargetkan bisa terwujud 100 persen ditahun 2019. Sehingga, kedepan tidak ada lagi anak di desa yang tidak masuk TK. “Dengan TK negeri jelas operasional akan ditanggung pemerintah. Namun untuk keperluan lainnya seperti membeli pakaian dan konsumsi sehari-hari masih menjadi tanggungjawab pribadi,” jelas Darmawan.