Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
Trending:
- Sabtu, 21 November 2026
KMHDI Desak Presiden Jokowi Gerak Cepat Tangani Bencana Kabut Asap
Selasa, 17 September 2019,
12:00 WITA
Follow
IKUTI BERITABALI.COM DI
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, NASIONAL.
Beritabali.com, Jakarta. Meningkatnya dampak buruk bencana kabut asap di sejumlah wilayah di Indonesia Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) medesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil tindakan.
[pilihan-redaksi]
Ketua Presidium Pimpinan Pusat KMHDI I Kadek Andre Nuaba menilai bencana kabut asap tidak hanya telah merusak hutan Indonesia, namun telah mengancam keberlangsungan hidup warga yang terdampak.
Ketua Presidium Pimpinan Pusat KMHDI I Kadek Andre Nuaba menilai bencana kabut asap tidak hanya telah merusak hutan Indonesia, namun telah mengancam keberlangsungan hidup warga yang terdampak.
“Sudah terlalu banyak kerugian yang diakibatkan dari bencana kabut asap ini. Sekolah diliburkan, penyakit ISPA mengancam, aktivitas perekonomian menurun, lahan hijau dan fauna terancam punah. Kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil tindakan tegas,” ungkapnya di Jakarta 17 September 2019.
Menurutnya, terjadinya kembali bencana kabut asap yang disebabkan oleh pembakaran hutan dan lahan secara liar akibat belum tegasnya pemerintah dalam menindak pelaku pembakaran.

[pilihan-redaksi2]
“Baik terhadap subjek hukum individu maupun korporasi, imparsialitas hukum harus diwujudkan secara tegas. Implikasi permasalahan ini sudah terlalu kompleks. Membiarkan keberlangsungan hidup rakyat terancam adalah kejahatan luar biasa,” sambungnya lagi.
“Baik terhadap subjek hukum individu maupun korporasi, imparsialitas hukum harus diwujudkan secara tegas. Implikasi permasalahan ini sudah terlalu kompleks. Membiarkan keberlangsungan hidup rakyat terancam adalah kejahatan luar biasa,” sambungnya lagi.
Selain penindakan, KMHDI juga mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh secara strategis dan sistematis terhadap kementerian dan lembaga terkait yang bertanggung jawab atas karhutla.
“Ada pola yang salah, sehingga bencana tahun 2015 kini terjadi kembali. Untuk itu pemerintah juga dibutuhkan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi agar kondisi wilayah segera kembali normal,” tutupnya. (bbn/rls/rob)
Berita Premium
Reporter: bbn/rls
Berita Terpopuler
01
19 Orang Tewas dalam 144 Kecelakaan di Jembrana
Dibaca: 2758 Kali
02
03
PBVSI Buleleng Siapkan 47 Atlet untuk Porprov 2027
Dibaca: 2100 Kali
04
Denpasar Siaga Bencana, Jalur Evakuasi dan Pengungsian Disiapkan
Dibaca: 1684 Kali
05
Konsumsi BBM di Bali Diprediksi Naik 3 Persen Saat Nataru
Dibaca: 1655 Kali
ABOUT BALI
Griya Campuhan Amertha Bhuana Dikukuhkan, Jejak Leluhur 500 Tahun di Kerobokan
Minggu, 15 November 2026
Polisi Ringkus 8 Pelaku Curanmor di Badung, Sita 6 Motor
Selasa, 10 November 2026
Misteri Lontar Lombok yang Tersimpan di Museum Dukuh Penaban Karangasem
Kamis, 8 Oktober 2026
Nyenuk Ngingkup di Tampaksiring Kembali Digelar Setelah 48 Tahun
Sabtu, 3 Oktober 2026
Guruh Sudah Meramal Overtourism Bali pada Lagu "Chopin Larung" 1975
Sabtu, 26 September 2026