Bali Jadi Tempat Pertama Rakor Menteri di Tengah Pandemi

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Bali Jadi Tempat Pertama Rakor Menteri di Tengah Pandemi

Jumat, 21 Agustus 2020, 20:00 WITA Follow

beritabali/ist

BERITABALI.COM, BADUNG.

Kali pertama Bali menjadi tempat pelaksanaan rapat koordinasi tingkat Menteri bidang perekoniman di Nusa Dua, Badung, Jumat (21/8).

Pelaksanaan tersebut membahas program dan kebijakan strategis dari penanganan dampak pandemi Covid-19 dan juga terkait dengan percepatan realisasi belanja pemerintah dan program strategis jangka panjang atau jangka pendek.

"Kemudian juga mendorong pertumbuhan ekonomi baik di kuartal ketiga maupun kuartal keempat terkait dengan percepatan realisasi anggaran belanja dengan berbagai langkah ekstra effort," jelas Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto.

Menko Perekonomian dalam kesempatan tersebut menyinggung soal gerakan belanja di pasar rakyat sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi.

"Rapat ini terkait juga dengan program-program yang sedang dipersiapkan yaitu untuk pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) daerah berdasarkan PMK 105 tahun 2020 kemudian yang terkait dengan dana insentif daerah untuk program PEN, kemudian program padat karya program peremajaan sawit rakyat pengembangan desa digital dan UMKM digital, kemudian kuota alokasi kartu pra kerja kemudian gerakan-gerakan yang membelanjakan di pasar rakyat dan juga program-program pembangunan yang terkait dengan program strategis nasional," paparnya.

Dalam pelaksanaan rapat koordinasi tersebut dihadiri secara fisik oleh sembilan Menteri, yakni Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Pertanian, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Koperasi dan UKM, dan Wakil Menteri BUMN I.

Selain itu, turut hadir pula lima menteri melalui sambungan konferensi daring, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.