Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Karangasem diperkirakan masih menghadapi tekanan pada tahun anggaran 2027. 

Pendapatan daerah dari transfer pemerintah pusat dan bantuan keuangan khusus (BKK) Pemerintah Kabupaten Badung mengalami pengurangan dengan total mencapai Rp76,28 miliar.

Pengurangan tersebut terdiri atas rasionalisasi dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp61.284.170.000 dan penurunan BKK dari Pemerintah Kabupaten Badung sebesar Rp15 miliar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Karangasem, I Ketut Sedana Merta, menjelaskan hal tersebut dalam pembahasan rancangan APBD 2027 bersama DPRD Karangasem. Berdasarkan informasi resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, pengurangan transfer pusat mencapai sekitar 6,14 persen dibandingkan alokasi yang sebelumnya dipasang dalam rancangan APBD.

Salah satu komponen yang mengalami pemangkasan cukup besar adalah Dana Desa. Dari sebelumnya direncanakan sebesar Rp72,53 miliar, berdasarkan alokasi resmi terbaru jumlahnya menjadi Rp26,63 miliar. Dengan demikian, terjadi pengurangan sekitar Rp45,90 miliar atau 63,29 persen.

Selain itu, Dana Insentif Fiskal yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp20 miliar justru menjadi nihil atau mengalami pengurangan 100 persen.

"Untuk dana insentif fiskal dalam rancangan APBD tahun anggaran 2027 dipasang Rp20 miliar. Berdasarkan surat resmi, dana insentif fiskal menjadi nol," jelas Sedana Merta.

Meski sebagian besar komponen mengalami penyesuaian, beberapa jenis transfer justru mengalami peningkatan. Dana Bagi Hasil (DBH) naik dari Rp7,9 miliar menjadi Rp9,52 miliar atau bertambah sekitar Rp1,62 miliar.

Dana Alokasi Umum (DAU) juga meningkat tipis dari Rp655,09 miliar menjadi Rp655,74 miliar. Kenaikannya sekitar Rp651,31 juta atau 0,10 persen.

Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik berkurang dari Rp7,5 miliar menjadi Rp5,04 miliar atau turun sekitar Rp2,45 miliar. Sebaliknya, DAK Nonfisik meningkat dari Rp229,77 miliar menjadi Rp239,58 miliar, bertambah sekitar Rp9,81 miliar atau 4,27 persen.

BKK dari Badung Turun Rp15 Miliar

Tekanan terhadap pendapatan Karangasem juga berasal dari penurunan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Kabupaten Badung.

Mengacu pada surat Pemerintah Kabupaten Badung Nomor 900/1084/Setda/BPKAD tertanggal 19 Agustus 2026 tentang pagu sementara belanja bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem pada APBD 2027, alokasi BKK yang diterima Karangasem ditetapkan sebesar Rp55 miliar.

Jumlah tersebut turun Rp15 miliar dibandingkan alokasi yang sebelumnya telah direncanakan dalam APBD 2027.

Sedana Merta menegaskan, jika pengurangan transfer pusat dan penurunan BKK Badung diakumulasikan, koreksi pendapatan daerah Karangasem mencapai lebih dari Rp76 miliar.

"Dengan demikian, total penurunan pendapatan daerah secara akumulatif yang bersumber dari pendapatan transfer dalam rancangan APBD tahun anggaran 2027 yang diajukan melalui PUAPPS adalah sebesar Rp76.284.170.000," tegas Sedana Merta.

DPRD Minta Kemampuan Fiskal Diperhitungkan

Sementara itu, Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika, turut menyoroti penurunan dana transfer pemerintah pusat yang dinilai berpotensi memengaruhi kapasitas fiskal daerah.

Menurutnya, pengurangan transfer ke daerah (TKD) bukan kali pertama terjadi. Karena itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah antisipasi jika alokasi dana dari pemerintah pusat kembali mengalami penurunan.

"Ini yang menjadi pemikiran kita. Kondisi transfer pusat sekarang seperti ini, kita khawatir ke depan TKD kembali turun. Karena itu, kemampuan fiskal daerah untuk membayar kewajiban pinjaman juga harus benar-benar diperhitungkan," ujarnya.

Suastika berharap penurunan alokasi tersebut tidak bersifat permanen. Ia masih membuka kemungkinan adanya peningkatan dana transfer pada 2027, sehingga dapat dilakukan penyesuaian dalam APBD Perubahan.

"Mudah-mudahan nanti ada peningkatan. Ini kan baru disampaikan penurunannya. Siapa tahu pada 2027 ada peningkatan lagi, sehingga bisa berubah di APBD Perubahan," pungkasnya.