Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Bali memperkuat penyaluran pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Langkah ini menjadi salah satu upaya meningkatkan daya saing industri perbankan daerah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan.

Dorongan tersebut disampaikan dalam kegiatan Evaluasi Kinerja BPR/S Wilayah Provinsi Bali Tahun 2026 bertema “Penguatan Kinerja BPR dan Akses UMKM Menuju Ekonomi Bali Berkelanjutan” di Nusa Dua, Badung, Selasa (3/11).

Kegiatan tersebut menjadi forum evaluasi perkembangan industri sekaligus memperkuat sinergi antara OJK, pelaku industri, dan pemangku kepentingan daerah dalam mengoptimalkan kontribusi BPR/S terhadap perekonomian Bali.

Kepala OJK Provinsi Bali, Parjiman, menyampaikan BPR dan BPRS memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah karena kedekatannya dengan masyarakat dan pelaku UMKM. Keunggulan tersebut perlu dioptimalkan melalui penyaluran kredit dan pembiayaan produktif sesuai karakteristik usaha serta kebutuhan masyarakat, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

Parjiman juga menyampaikan perekonomian Provinsi Bali tumbuh 5,78 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan II 2026. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen.

Struktur ekonomi Bali yang ditopang sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, pertanian, kehutanan dan perikanan, serta transportasi dan pergudangan dinilai memberikan peluang bagi BPR/S untuk memperluas pembiayaan pada sektor produktif yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

Aset BPR/S Bali Capai Rp22,81 Triliun

Hingga September 2026, kinerja industri BPR/S di Bali menunjukkan pertumbuhan positif. Total aset tercatat mencapai Rp22,81 triliun atau tumbuh 2,01 persen secara tahunan.

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp18,22 triliun, tumbuh 1,75 persen. Sementara itu, penyaluran kredit tercatat sebesar Rp14,17 triliun atau meningkat 5,66 persen.

Pertumbuhan kredit tersebut mendorong rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) menjadi 77,73 persen. Angka ini mencerminkan fungsi intermediasi BPR/S dalam mendukung kebutuhan pembiayaan masyarakat dan pelaku UMKM di Bali.

Dari sisi permodalan, ketahanan BPR/S juga masih terjaga. Hal ini terlihat dari rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 28,66 persen, meningkat dibandingkan posisi September 2025 yang mencapai 27,66 persen dan berada di atas rata-rata nasional.

Sementara itu, kualitas aset industri BPR/S menunjukkan perbaikan. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) gross pada September 2026 tercatat sebesar 11,27 persen, membaik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 14,88 persen.

Dalam paparan evaluasi kinerja BPR/S Bali, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Provinsi Bali, Adityo Pamudji, menyampaikan perbaikan kinerja industri perlu diikuti peningkatan kualitas intermediasi dan pengelolaan risiko secara menyeluruh.

Penyaluran Kredit UMKM Masih Perlu Diperkuat

Meski penyaluran kredit tumbuh lebih tinggi dibandingkan DPK, peningkatan tersebut masih lebih banyak didorong segmen non-UMKM.

Hingga September 2026, kredit UMKM tercatat sebesar Rp6,67 triliun atau 47,10 persen dari total kredit BPR/S di Bali. Pertumbuhannya mencapai 1,59 persen secara tahunan, masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit non-UMKM sebesar 9,56 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan orientasi pembiayaan kepada UMKM, khususnya usaha mikro dan kecil yang berpotensi berkembang serta memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal.

Adityo juga menyoroti sejumlah risiko yang perlu mendapat perhatian industri, terutama pengelolaan Agunan yang Diambil Alih (AYDA) dan kredit sindikasi.

Hingga September 2026, AYDA BPR/S di Bali tercatat sebesar Rp1,48 triliun atau meningkat 11,99 persen secara tahunan. Sementara itu, kredit sindikasi mencapai Rp1,48 triliun atau tumbuh 23,69 persen, dengan rasio NPL sebesar 18,82 persen.

Kondisi tersebut memerlukan penguatan proses analisis pembiayaan, penilaian agunan, pemantauan proyek, dan pengendalian konsentrasi risiko.

Dari sisi kelembagaan, jumlah BPR/S yang belum memenuhi ketentuan modal inti minimum menurun dari 40 BPR/S pada Desember 2020 menjadi lima BPR/S pada September 2026.

Dari 10 grup kepemilikan yang menjadi perhatian konsolidasi, enam grup telah menyelesaikan proses konsolidasi, sedangkan empat grup lainnya masih dalam proses.

Perkembangan ini menunjukkan kemajuan penguatan struktur industri. Namun, komitmen pemegang saham tetap diperlukan untuk memenuhi ketentuan permodalan dan menyelesaikan konsolidasi.

OJK mendorong BPR/S memprioritaskan perbaikan kualitas aset berdasarkan kondisi riil debitur, mempercepat penyelesaian AYDA, meningkatkan disiplin pengelolaan kredit sindikasi, menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) berdasarkan potensi pasar yang realistis, serta memperkuat permodalan dan integritas kelembagaan.

BPR/S Didorong Perluas Akses Keuangan di Bali

Dalam kesempatan tersebut, Parjiman juga menegaskan pentingnya penguatan peran BPR/S di wilayah operasional masing-masing. Arah kebijakan ini sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS (RP2B) 2024–2027.

Amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menempatkan UMK dan masyarakat di wilayah operasional sebagai fokus utama pelayanan BPR/S.

Dengan kedekatan terhadap pelaku usaha lokal, BPR/S memiliki peluang memperluas inklusi keuangan dan menjangkau kelompok masyarakat yang belum memperoleh akses pembiayaan secara optimal.

Untuk mendukung penguatan peran tersebut, kegiatan evaluasi turut menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, dan Bappeda Provinsi Bali.

Ketiga instansi tersebut memberikan perspektif mengenai perkembangan ekonomi, potensi sektor usaha, arah pembangunan daerah, serta peluang penguatan kapasitas dan digitalisasi BPR/S.

Perspektif tersebut diharapkan membantu industri mengidentifikasi peluang pasar dan mengembangkan pembiayaan sesuai kebutuhan perekonomian daerah.

Pengembangan BPR/S juga diharapkan selaras dengan prinsip keberlanjutan dan nilai kearifan lokal Bali melalui filosofi Tri Hita Karana, yang menekankan keseimbangan hubungan antara manusia, lingkungan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Dengan demikian, kegiatan usaha BPR/S tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan dan profitabilitas, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

OJK Provinsi Bali akan terus memperkuat pengawasan berbasis risiko, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta mendorong konsolidasi dan penguatan permodalan BPR dan BPRS.

Upaya tersebut juga didukung melalui perluasan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Perbarindo, serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Bali.