Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno bersama dengan World Tourism and Travel Council (WTTC) dan UNWTO melakukan pertemuan dengan sejumlah Menteri Pariwisata dari negara anggota G20 dan sektor swasta untuk membahas upaya strategis dalam menciptakan lapangan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Menparekraf Sandiaga saat memberikan sambutan dalam pertemuan tersebut di Grand Ball Room, Grand Hyatt Hotel Bali, Senin (26/9/2022) mengatakan terdapat persepsi yang menyebutkan bahwa pekerjaan di bidang pariwisata seperti di hotel atau restoran bukanlah pekerjaan yang layak. Mereka sering dianggap memiliki jalur karier terbatas dan upah yang sedikit.

“Jika sebelum pandemi COVID-19, kita hanya memikirkan kuantitas, kali ini kita juga harus memikirkan kualitas pekerjaan di bidang pariwisata. Hal ini sesuai dengan pilar pertama G20 Bali Guidelines yang mempertimbangkan penciptaan lapangan kerja yang baik di bidang pariwisata melalui berbagai instrumen kebijakan termasuk meningkatkan keterampilan dan kewirausahaan SDM pariwisata,” kata Menparekraf Sandiaga.

Indonesia dikatakan Menparekraf Sandiaga memiliki target penciptaan 1,1 juta lapangan kerja baru dan berkualitas di tahun 2022 dan 4,4 juta lapangan kerja baru dan berkualitas di tahun 2024. 

Ia menekankan pentingnya upaya menyatukan peran pemerintah dan swasta untuk berkolaborasi dengan baik, sehingga memungkinkan calon insan pariwisata mendapat pekerjaan yang layak, aman, adil, dan produktif. Salah satu upaya yang bisa ditempuh yakni dengan mengatasi kesenjangan keterampilan. Pekerjaan yang lebih layak cenderung memiliki persyaratan keterampilan yang lebih tinggi.

“Pemerintah dan swasta perlu memiliki kolaborasi yang lebih kuat agar mereka mampu membekali tenaga kerja dengan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan oleh swasta,” kata Menparekraf.

Kemudian, dibutuhkan standar perlindungan pekerja yang lebih adil di bidang pariwisata termasuk dalam hal upah, keseimbangan kehidupan kerja, dan kemungkinan manfaat lainnya.

“Pemerintah perlu meningkatkan standar ketenagakerjaan dengan berkonsultasi bersama serikat pekerja dan bisnis di sektor swasta dengan cara yang dapat mendukung pekerja dengan lebih baik tanpa meninggalkan daya saing sektor pariwisata,” kata Sandiaga.

Lalu, memfasilitasi pelaku pariwisata dengan berbagai insentif yang diperlukan dalam menunjang pengembangan diri SDM. Dengan begitu harapannya mereka mampu mendapat lapangan kerja yang lebih baik dan lebih layak.

“Hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama sektor swasta untuk menyusun program yang dapat memacu pertumbuhan produktivitas di bidang pariwisata seperti perusahaan teknologi pariwisata yang dapat menghasilkan pekerjaan di bidang data science atau pemasaran digital. Karena saya yakin, sektor swasta memiliki peran strategis dalam membantu pemulihan pariwisata pascapandemi,” ujarnya.

President and CEO WTTC Julia Simpson menambahkan salah satu hal terpenting yang dapat dilakukan dari pertemuan para Menteri Pariwisata G20 dan pihak swasta adalah menjelaskan nilai sektor pariwisata berbasis masyarakat dalam hal nilainya terhadap keberlanjutan. 

“Karenanya, kami sangat siap untuk membantu semua pihak untuk bersama-sama membangun ekosistem pariwisata berkelanjutan,” katanya.

Dalam pertemuan Ministerial Dialogue with Private Sector on the Preliminary Agenda Indonesia’s G20 Presidency & WTTC hadir kurang lebih 42 peserta dari berbagai sektor swasta dan perwakilan negara G20. 

Para delegasi pun memberikan berbagai pendapat, gagasan, dan upaya yang telah dilakukan di negara atau organisasi masing-masing untuk mengakselerasi pemulihan di sektor pariwisata.