Australia Tarik Pengakuan Yerusalem Sebagai Ibu Kota Israel

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Australia Tarik Pengakuan Yerusalem Sebagai Ibu Kota Israel

Selasa, 18 Oktober 2022, 13:25 WITA Follow

beritabali.com/cnnindonesia.com/Australia Tarik Pengakuan Yerusalem Sebagai Ibu Kota Israel

BERITABALI.COM, DUNIA.

Australia menarik pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Selasa (18/10). Kebijakan ini merupakan pembatalan dari keputusan kontroversial pemerintahan sebelumnya.

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengungkapkan status Yerusalem seharusnya diputuskan lewat dialog damai antara Israel dan Palestina, bukan lewat keputusan unilateral.

"Kami tidak akan mendukung pendekatan yang merusak prospek ini," kata Wong, dikutip dari AFP.

"Kedutaan Besar Australia selalu ada dan bakal tetap berada di Tel Aviv," lanjutnya.

Sebagaimana dilansir AFP, keputusan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Australia dilakukan oleh pemerintahan Scott Morrison. Keputusan Morrison ini menuai pertentangan di dalam negeri Australia.

"Saya tahu ini [keputusan Morrison] telah menyebabkan konflik dan kesedihan di bagian komunitas Australia, dan hari ini pemerintah mencoba menyelesaikannya," kata Wong.

Selain itu, Wong menuduh pemerintahan Morrison termotivasi mendapatkan suara dari pinggiran Kota Sydney yang memiliki banyak umat Yahudi.

"Anda tahu apakah maksud tindakan ini? Ini merupakan permainan sinis dan gagal untuk memenangkan kursi di Wentworth dan pemilihan sela," tuturnya lagi.

Pemilihan sela sendiri merupakan pemilihan yang dilakukan untuk mengisi bangku parlemen ketika ada politikus yang meninggal atau mengundurkan diri saat masih menjabat.

Tak hanya menuai kontra di Australia, keputusan Canberra juga dikritik pemerintah Indonesia. Jakarta memutuskan menangguhkan kesepakatan perdagangan bebas dengan Australia.

Di sisi lain, Yerusalem merupakan kota yang menjadi perebutan Israel dan Palestina. Kebanyakan negara asing menolak membangun kantor kedutaan mereka di sana karena takut mengganggu proses pembicaraan damai antara dua negara tersebut.(sumber: cnnindonesia.com)