Pjs Bupati Jembrana Minta ASN Buat Ikrar Netralitas di Pilkada 2024

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Pjs Bupati Jembrana Minta ASN Buat Ikrar Netralitas di Pilkada 2024

Selasa, 1 Oktober 2024, 00:45 WITA Follow

beritabali/ist/Pjs Bupati Jembrana Minta ASN Buat Ikrar Netralitas di Pilkada 2024.

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, JEMBRANA.

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Jembrana, I Ketut Sukra Negara, mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Jembrana, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan, untuk menjaga netralitas pada Pilkada 2024.

Ajakan tersebut disampaikan Pjs Bupati Sukra Negara saat tatap muka bersama Muspika, Majelis Desa Adat, Perbekel/Lurah, Bendesa, dan ASN Kecamatan Jembrana di Kantor Camat Jembrana, Senin (30/9/2024). Ia menegaskan bahwa netralitas ASN menjadi hal yang sangat strategis untuk menjaga kondusivitas Pilkada.

"Tugas Penjabat Sementara Bupati salah satunya adalah mengawal netralitas ASN, baik PNS, PPPK, maupun tenaga kontrak. Kontestasi politik di Jembrana cukup tinggi, dengan dua pasangan calon yang sama-sama kuat. Karena itu, saya minta ASN benar-benar netral," tegas Sukra Negara.

Sebagai bentuk komitmen, Pjs Bupati Sukra Negara meminta ASN dan Perangkat Desa membuat ikrar netralitas. Ikrar tersebut harus ditandatangani dan direkam dalam video untuk dikirimkan langsung kepadanya sebagai bukti.

"Saya ingin memastikan ASN di Jembrana tidak terpengaruh oleh kepentingan politik. Ikrar ini menjadi bukti bahwa mereka benar-benar netral dan tidak berpihak kepada salah satu calon," tambahnya.

Selain ASN, Sukra Negara juga mengajak Bendesa Adat dan jajarannya untuk berperan menjaga situasi Pilkada tetap kondusif. Ia berharap para Bendesa dapat menyampaikan kepada prajuru desa adat agar mendukung pelaksanaan Pilkada Damai.

Lebih lanjut, Sukra Negara meminta agar tempat suci, seperti Pura, tidak digunakan untuk kampanye oleh pasangan calon. "Pura adalah tempat sakral, bukan untuk kampanye. Kita harus menjaga kesucian Pura, jangan sampai ada kebulatan tekad atau sumpah politik di sana," tegasnya.