Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menekankan pentingnya pembenahan tata kelola, peningkatan kualitas data, dan penguatan integritas aparatur sebagai langkah mencegah praktik mafia tanah. 

Penegakan hukum terhadap pelaku dinilai perlu diikuti evaluasi sistem agar celah penyimpangan dalam pelayanan pertanahan tidak kembali terjadi.

Arahan tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, melalui sambutan yang dibacakan Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono. Sambutan itu disampaikan saat penutupan Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Ossy menegaskan bahwa keberhasilan mengungkap kasus mafia tanah harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pertanahan secara menyeluruh, bukan sekadar menyelesaikan perkara hukum.

“Keberhasilan memberantas mafia tanah hari ini harus menjadi fondasi untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih tangguh di masa depan. Persoalan mendasar yang harus kita jawab bukan hanya siapa yang melakukan kejahatan, tetapi juga mengapa kejahatan tersebut masih dapat terjadi,” ujar Iljas.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, memaparkan capaian Satgas Anti-Mafia Tanah sepanjang 2026. Dari target operasi sebanyak 120 kasus, sebanyak 100 kasus berhasil diselesaikan.

Penanganan tersebut menghasilkan penetapan 151 tersangka. Selain itu, negara berhasil menyelamatkan tanah seluas 110.046.567 meter persegi dengan nilai kerugian yang berhasil diselamatkan mencapai Rp5.773.954.641.464.

Tiga Langkah Pembenahan Sistem Pertanahan

Menindaklanjuti capaian tersebut, ATR/BPN mendorong tiga langkah strategis untuk memperkuat pencegahan praktik mafia tanah.

Pertama, menjadikan setiap kasus yang terungkap sebagai bahan evaluasi tata kelola pertanahan. Pola kejahatan perlu dipelajari untuk mengidentifikasi kelemahan sistem yang memungkinkan terjadinya penyimpangan.

Kedua, meningkatkan kepastian hukum melalui perbaikan kualitas data dan integritas pelayanan. Data pertanahan yang akurat harus didukung proses kerja transparan serta akuntabel.

Digitalisasi juga menjadi bagian dari pembenahan, terutama untuk memperkuat keamanan data, membangun jejak audit, dan mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

Namun, penerapan teknologi harus disertai integritas sumber daya manusia yang menjalankan pelayanan pertanahan.

“Teknologi yang baik tetap membutuhkan aparatur yang berintegritas. Karena itu, pembenahan sistem dan penguatan integritas harus berjalan beriringan. Kita perlu memastikan bahwa setiap proses pelayanan dan pengelolaan pertanahan dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan,” jelas Iljas.

Langkah ketiga adalah memperkuat sinergi penegakan hukum antara Kementerian ATR/BPN, kepolisian, dan kejaksaan. Kerja sama melalui forum koordinasi yang telah berjalan selama sembilan tahun tersebut diharapkan semakin efektif dalam penanganan sekaligus pencegahan tindak pidana pertanahan.

Hendra juga berharap Satgas Anti-Mafia Tanah memberikan perhatian terhadap kasus-kasus yang bersifat potensial sebagai bagian dari upaya memperluas pencegahan dan pemberantasan praktik mafia tanah.

Kantor Pertanahan Karangasem Dukung Penguatan Integritas

Sejalan dengan arahan Kementerian ATR/BPN, Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem menyatakan komitmennya mendukung pencegahan dan pemberantasan mafia tanah.

Dukungan tersebut dilakukan dengan mengutamakan kualitas data pertanahan, ketelitian administrasi, serta integritas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pembenahan sistem dan peningkatan transparansi diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak atas tanah masyarakat, termasuk di wilayah Bali.

Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan berlangsung pada 12–13 November 2026. Kegiatan tersebut melibatkan 414 peserta dari unsur kejaksaan tinggi, kepolisian daerah, pejabat pimpinan tinggi pratama, serta Kantor Wilayah BPN Provinsi.

Penutupan rakor turut dihadiri Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, dan Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Rudi Alfonso.