Wacana Penertiban KJA di Danau Batur Bikin Petani Resah

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Wacana Penertiban KJA di Danau Batur Bikin Petani Resah

Selasa, 6 Januari 2026, 13:30 WITA Follow

beritabali/ist/Wacana Penertiban KJA di Danau Batur Bikin Petani Resah.

BERITABALI.COM, BANGLI.

Wacana penertiban keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Batur yang dilontarkan Gubernur Bali Wayan Koster belum lama ini menimbulkan keresahan di kalangan petani ikan.

Para petani di kawasan Danau Batur, Kabupaten Bangli, mulai mempertanyakan kejelasan rencana tersebut kepada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) Bangli.

Kepala Dinas PKP Bangli, I Wayan Sarma, saat dikonfirmasi Selasa (6/1/2026), membenarkan adanya pernyataan Gubernur Bali terkait rencana penertiban KJA di Danau Batur. Wacana tersebut disampaikan saat pidato penanda dimulainya 100 Tahun Haluan Bali Era Baru pada 22 Desember lalu di Denpasar.

Ia mengakui, pasca wacana itu ramai tersebar di media sosial, banyak petani ikan di Danau Batur datang dan mempertanyakan langsung ke Dinas PKP Bangli. Namun hingga kini, pihaknya belum berani memberikan penjelasan lebih lanjut lantaran belum adanya kepastian resmi terkait kebijakan tersebut. Dinas PKP Bangli juga berencana melakukan koordinasi lebih intensif dengan Dinas Perikanan Provinsi Bali.

Sebelumnya, Dinas PKP Kabupaten Bangli telah melakukan kajian atau penelitian bersama Universitas Udayana terkait pemanfaatan Danau Batur untuk KJA. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kawasan danau yang dapat dimanfaatkan untuk KJA hanya sekitar 1 persen dari total luasan danau. Sementara itu, jumlah KJA yang beroperasi saat ini disebut telah mencapai lebih dari 12 ribu unit.

Kondisi tersebut membuat para petani semakin khawatir terhadap keberlanjutan usaha mereka. Salah seorang petani ikan, I Made Warjaya, mengaku mendengar adanya wacana penertiban tersebut, namun hingga kini belum ada kejelasan yang diterima petani.

“Kita belum ada kejelasan terkait hal tersebut,” katanya singkat.