Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bali menggelar aksi damai di DPRD Bali pada Selasa (30/6/2026). 

Setelah menyampaikan aspirasi dan diterima sejumlah anggota dewan, massa kemudian bergerak menuju gerbang depan Kantor Gubernur Bali di kawasan Renon, Denpasar. Aksi yang diikuti sekitar 1.800 peserta tersebut diwarnai orasi yang menyoroti dukungan terhadap program-program Presiden Prabowo Subianto sekaligus menyampaikan sejumlah kritik terhadap Pemerintah Provinsi Bali.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi damai, Bima Mocha, meminta Gubernur Bali Wayan Koster mendukung berbagai program pemerintah pusat yang dinilai berpihak kepada masyarakat.

"Bapak Koster, kami masyarakat Bali meminta Bapak Koster sebagai Gubernur Bali mendukung program-program Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden. Jangan menghambat program-program Bapak Presiden Prabowo Subianto di Pulau Bali," tandasnya.

Dalam orasinya, Bima juga menilai program-program Presiden Prabowo merupakan bentuk keberpihakan kepada masyarakat.

"Program-program pro rakyat dari Prabowo Subianto bukanlah pemborosan. Bagaimana bisa dibilang pemborosan kalau uangnya kembali ke rakyat? Pemborosan itu kalau bagi-bagi dana hibah untuk kemenangan politik, itu baru pemborosan," singgungnya.

Ia turut menyinggung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya memberikan dampak terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan petani.

"Pak Koster, Dapur MBG itu telah menciptakan lapangan pekerjaan. Dapur MBG itu telah menciptakan ekonomi kerakyatan. Dapur MBG itu telah membuat petani-petani otw kaya. Jangan halangi kami untuk sejahtera, Bapak Koster," ujarnya.

Selain itu, Bima mempertanyakan keterlibatan Gubernur Bali dalam program Sekolah Rakyat. "Bapak Koster sebagai Gubernur Bali kami belum pernah melihat bapak ada di Sekolah Rakyat yang didirikan oleh Prabowo Subianto apakah bapak Koster tidak setuju dengan Sekolah Rakyat kenapa? bapak Koster sebagai Gubernur bukan budak partai, bukan budaknya penguasa oligarki," sebutnya.

Dalam orasinya, ia juga menilai keberadaan Koperasi Merah Putih dapat memperkuat ekonomi masyarakat. "Koperasi Merah Putih menciptakan irigasi perekonomian kerakyatan, membuat hulu hilir ekonomi rakyat yang di bawah selama ini diinjak-injak bisa naik derajat, Pak Koster."

Selain menyampaikan dukungan terhadap program pemerintah pusat, massa juga menyoroti sejumlah persoalan di Bali seperti pengelolaan sampah, kemacetan, pelayanan kesehatan, hingga alih fungsi lahan.

"Pak Koster. Tolong urus sampah kami! Tolong urus kemacetan di jalanan kota kami! Betul, Pak Koster. Kok bisa rumah sakit Tabanan sampai kehabisan obat? Ke mana stok obat di Rumah Sakit Tabanan? Uangnya ke mana?" ujarnya.

"Kenapa banyak alih fungsi lahan? Kita butuh sawah untuk swasembada pangan. Kita butuh sejahtera, bukan butuh vila, bukan butuh tembok. Kita butuh sejahterakan petani," imbuhnya.

Bima juga menyampaikan kritik terhadap pejabat publik dan menegaskan bahwa pemimpin daerah harus mengutamakan kepentingan masyarakat.

"Kalian jalan-jalan ke luar negeri, anak kalian bisa sampai sekolah luar negeri karena uang rakyat, uang kami! Percuma jadi pejabat kalau tidak memegang mandat. Kalau tidak menyejahterakan masyarakat, itu namanya bukan pejabat tapi penjahat!"

Ia turut menyinggung pernyataan seorang kepala daerah di Bali yang menurutnya lebih mengutamakan kepentingan partai dibandingkan rakyat.

"Ada anak buahmu Pak Koster yang jadi bupati, oknum bupati yang mengatakan saya jadi bupati lebih ringan daripada jadi ketua partai DPC karena saya punya ketua DPD yang harus dipertanggungjawabkan. Itu otak bupati ke mana? Dia jadi bupati harusnya tanggung jawab kepada rakyat, kepada kita!" tanyanya.

Di akhir orasi, Bima mengajak seluruh masyarakat mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Prabowo kalah empat kali tapi tidak pernah mengganggu pemerintahan yang sah. Kenapa di saat Pak Prabowo mendapatkan mandat kepemimpinan pemerintahan Indonesia, kalian ganggu terus? Ada apa ini? Jadi budak oligarkikah kalian?" tukasnya.

"Pak Koster. Kalau kalian semua cinta NKRI, cinta negeri ini, mari dukung dan kawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hidup Prabowo! Hidup rakyat!"

Aksi damai tersebut diikuti empat elemen masyarakat, yakni Garda Taksu Bali, Forum Semeton Pro 08, Komunitas Kelompok Petani dan Buruh, serta Aliansi Generasi Muda Peduli Bali.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan kepada DPRD Bali, Aliansi Masyarakat Bali menyampaikan delapan tuntutan, yakni mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mengawal seluruh program pemerintah pusat agar berdampak bagi masyarakat, mendorong percepatan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, menolak praktik oligarki di pemerintahan khususnya di Bali, menentang alih fungsi lahan demi mendukung swasembada pangan, meminta pemerintah daerah mempercepat penanganan persoalan sampah, kemacetan dan fasilitas umum, mendesak Kejaksaan Agung serta KPK menyelidiki dugaan korupsi oleh oknum pejabat di Bali, serta mengajak seluruh pihak menjaga alam dan adat budaya Bali demi keutuhan NKRI.