Sebanyak 3.774 petugas Sensus Ekonomi 2026 akan diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan secara door to door di seluruh wilayah Bali selama dua bulan. Pendataan ini menyasar lebih dari 1,71 juta usaha dan keluarga sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 mendapat dukungan penuh dari Gubernur Bali Wayan Koster. Dalam acara Penguatan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Sabtu (11/7), Koster menegaskan pentingnya penggunaan data yang akurat sebagai fondasi dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah.

Menurut Koster, seluruh perangkat daerah di Bali harus menjadikan data sebagai dasar utama dalam merancang program pembangunan, penganggaran, hingga evaluasi kebijakan.

Ia juga mengajak seluruh kepala daerah di Bali untuk mendukung pelaksanaan sensus, sekaligus meminta masyarakat memberikan informasi yang benar agar hasil pendataan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.

"bagi warga dan masyarakat Bali, saya minta agar bersama - sama membantu pelaksanaan sensus ekonomi ini, sebagai landasan pemetaan anggaran untuk perencanaan kebijakan pembangunan ke depan, dengan cara memberikan data akurat dan benar, agar tepat waktu dan bermanfaat untuk menyusun kebijakan sesuai data", imbuhnya.

Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya mendata seluruh unit usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga usaha besar. Pendataan kali ini juga mencakup pembaruan data ekonomi keluarga sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat Bali.

Menurut Gubernur Koster, data tersebut akan menggambarkan hubungan antara aktivitas ekonomi masyarakat, kesejahteraan keluarga, hingga dinamika ekonomi di tingkat akar rumput. Hasilnya diharapkan menjadi pijakan dalam mewujudkan pembangunan Bali yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Bagi Bali yang memiliki karakteristik ekonomi bertumpu pada sektor pariwisata, pertanian, perikanan, perdagangan, industri kreatif, serta UMKM, keberadaan data yang akurat dinilai sangat penting untuk menentukan arah pembangunan daerah.

Koster juga mengapresiasi kebijakan Badan Pusat Statistik (BPS) yang memulai pelaksanaan sensus lebih awal agar tidak berbenturan dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Langkah tersebut dinilai dapat menjaga kualitas pendataan sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah.

Secara terpisah, Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan kompas pembangunan nasional karena seluruh kebijakan harus dibangun berdasarkan data yang berkualitas.

Ia juga berpesan kepada seluruh petugas sensus di Bali agar memastikan tidak ada data yang terlewat serta menjaga akurasi setiap informasi yang dikumpulkan.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan basis data yang lebih lengkap sebagai fondasi penyusunan kebijakan pembangunan.

Menurutnya, sebanyak 3.774 petugas sensus akan melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah selama periode 8 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Berdasarkan proyeksi BPS, terdapat 647.337 unit usaha di Bali yang terdiri atas 1.803 usaha besar, 12.578 usaha menengah, serta 632.956 usaha mikro dan kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Secara keseluruhan, petugas akan menjangkau sekitar 1,71 juta usaha dan keluarga di seluruh Bali.

Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap tersedianya data yang akurat untuk memetakan potensi ekonomi daerah, memperkuat daya saing, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efektif di masa mendatang.