Penyaluran bantuan pangan dari Bulog kepada masyarakat kurang mampu di Kabupaten Karangasem memunculkan persoalan baru di tingkat desa. Sejumlah pemerintah desa mengaku menghadapi dilema karena data penerima bantuan yang diterima dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

Persoalan tersebut menjadi perhatian karena pemerintah desa disebut tidak dilibatkan secara langsung dalam proses pendataan sebelum daftar penerima bantuan ditetapkan. Akibatnya, ketika ditemukan warga yang dinilai sudah mampu tetapi masih tercatat sebagai penerima, perangkat desa justru menjadi pihak yang mendapat pertanyaan dari masyarakat.

Salah seorang Perbekel di Karangasem, Nengah Kariasa, mengatakan kondisi serupa terjadi di sejumlah desa. Keluhan masyarakat, menurutnya, banyak diarahkan kepada perangkat desa dan Kelihan Banjar ketika penyaluran bantuan dinilai tidak tepat sasaran.

“Entah dari mana mendapatkan datanya, kami tidak tahu. Yang jelas kondisi ini terjadi hampir di semua desa. Kasihan, banyak pertanyaan dari masyarakat karena data penerima dianggap tidak tepat sasaran. Yang jadi korban justru Kelihan Banjar, dibenturkan dengan masyarakat,” ujar Kariasa, Sabtu (15/8/2026).

Kariasa menjelaskan, selama ini pemerintah desa tidak mendapatkan permintaan data secara langsung dari pihak pemberi bantuan sebelum daftar penerima ditetapkan. Bantuan justru datang bersamaan dengan daftar nama warga yang sudah ditentukan.

Situasi semakin rumit ketika pemerintah desa menemukan penerima yang dianggap sudah tidak memenuhi kriteria. Perangkat desa kemudian menghadapi permintaan untuk mengganti nama tersebut dengan warga lain yang dinilai lebih membutuhkan.

Namun, perubahan data penerima bukan perkara mudah. Pemerintah desa berada pada posisi dilematis karena data awal penerima telah ditetapkan sebelum bantuan disalurkan.

Di satu sisi, perangkat desa ingin memastikan bantuan pangan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Di sisi lain, perubahan nama penerima secara mandiri dikhawatirkan menimbulkan persoalan karena tidak sesuai dengan data awal yang telah ditetapkan.

“Serba salah kami. Kalau data tidak diubah, masyarakat bertanya kenapa yang sudah mampu masih mendapatkan bantuan. Kalau kami ubah sendiri, nanti kami juga yang dikhawatirkan bermasalah karena data penerima sudah ditetapkan dari awal,” jelasnya.

Menurut Kariasa, persoalan ketepatan sasaran bantuan semestinya tidak sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah desa. Ia menilai diperlukan mekanisme pendataan dan koordinasi yang lebih jelas antara pihak pemberi bantuan dengan pemerintah desa sebelum daftar penerima ditetapkan.

Dengan melibatkan pemerintah desa dalam proses verifikasi, data penerima bantuan diharapkan dapat lebih mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya.

Kariasa juga meminta masyarakat memahami posisi perangkat desa dalam persoalan tersebut. Menurutnya, pemerintah desa pada prinsipnya memiliki kepentingan yang sama, yakni memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima warga yang membutuhkan.

“Kami hanya ingin masyarakat tahu kondisinya seperti ini. Jangan asal menyalahkan perangkat desa. Kami juga ingin bantuan tepat sasaran, tetapi kalau data sudah turun dari atas tanpa kami dilibatkan dalam pendataan, tentu kami juga serba salah,” tandasnya.