Pemerintah Kabupaten Badung optimistis dapat mempertahankan tren penurunan angka kemiskinan sekaligus mencapai target kemiskinan hingga 2030. Optimisme tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 yang digelar Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Badung di Ruang Rapat Kriya Gosana, Puspem Badung, Rabu (30/9/2026).

Rapat dipimpin Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta selaku Ketua TKPK Badung dan dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Badung Made Bimbo Abdi Suardika, kepala OPD terkait serta para camat se-Kabupaten Badung. Para perbekel dan lurah mengikuti rapat secara daring.

Dalam rapat tersebut, Bagus Alit Sucipta mengapresiasi penurunan angka kemiskinan Badung pada 2025 menjadi 1,9 persen. Angka tersebut turun 0,4 persen dibandingkan 2024 yang mencapai 2,23 persen.

Capaian tersebut juga membawa Kabupaten Badung meraih penghargaan peringkat pertama regional Jawa-Bali pada 2026 dalam ajang penanganan kemiskinan dan penurunan stunting dari Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mempertahankan tren tersebut, Pemkab Badung mengalokasikan anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar Rp1,16 triliun pada 2026. Anggaran tersebut diarahkan ke empat bidang utama, yakni pangan, papan, dan sandang; pendidikan dan kesehatan; adat, agama, dan budaya; serta jaminan sosial, sosial, dan ketenagakerjaan.

"Untuk mempertahankan tren penurunan dan mengoptimalkan penanganan kemiskinan secara komprehensif, Pemkab Badung mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,16 triliun pada tahun 2026. Anggaran masif tersebut difokuskan pada empat bidang utama yang diampu oleh instansi terkait yakni Bidang Pangan, Papan, dan Sandang, Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Bidang Adat, Agama, dan Budaya, Bidang Jaminan Sosial, Sosial, dan Ketenagakerjaan," jelasnya.

Bagus Alit Sucipta mengatakan upaya pengentasan kemiskinan juga diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah melalui Sapta Kriya Adicipta, khususnya misi kedua yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Pemkab Badung juga mendorong OPD bersama perangkat desa dan kelurahan menyelesaikan pemutakhiran data perlindungan sosial serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Desember 2026.

"Langkah ini nantinya akan dilanjutkan dengan sensus mandiri bekerja sama dengan BPS guna memastikan seluruh intervensi program benar-benar tepat sasaran. Kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, instansi vertikal, pemerintah desa, hingga pihak swasta melalui forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) akan terus diperkuat. Melalui sinergi yang kuat dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, hingga Banjar, kita optimis target penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud demi kebahagiaan Krama Badung," ujar Wabup.

Sementara itu, Kepala Bappeda Badung sekaligus Sekretaris TKPK Badung, I Made Wira Dharmajaya, menyampaikan pertumbuhan ekonomi Badung hingga Juni 2026 berada di kisaran 5,9 persen.

Pemkab Badung menetapkan target angka kemiskinan pada 2030 berada di kisaran 1,05 persen hingga 1,75 persen. Target tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan daerah dalam menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

"Masalah target-target ini perlu kita cermati secara lebih mendalam. Berdasarkan capaian indikator makro ekonomi Kabupaten Badung sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan, kita memiliki modal yang sangat baik untuk membangun optimisme menekan angka kemiskinan menjadi lebih rendah lagi," pungkasnya.