Pemerintah Kabupaten Bangli memperkuat kepastian legalitas bangunan bagi pelaku usaha melalui percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Langkah ini dilakukan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, kondusif, sekaligus memastikan pembangunan di Kabupaten Bangli berjalan sesuai ketentuan.

Upaya tersebut dibahas dalam Forum Konsultasi Publik Optimalisasi PBG dan SLF yang digelar di Gedung Bhukti Mukti Bhakti (BMB), Jumat (25/9). Forum dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli Riana Putra.

Kegiatan tersebut mempertemukan pemerintah daerah, tenaga ahli, konsultan perencanaan, perangkat daerah teknis, dan pelaku usaha. Pembahasan diarahkan untuk mempercepat proses penerbitan PBG dan SLF tanpa mengabaikan ketentuan teknis dan regulasi tata bangunan.

Sekda Bangli Riana Putra menekankan, percepatan pelayanan perizinan harus tetap berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap regulasi. PBG dan SLF tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan administrasi, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, keselamatan, kelayakan bangunan, serta kepastian bagi dunia usaha.

Karena itu, pelayanan PBG dan SLF terus didorong agar lebih cepat dan mudah, namun tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.

Optimalisasi legalitas bangunan juga berkaitan dengan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tertibnya legalitas bangunan dan kegiatan usaha dinilai menjadi bagian dari tata kelola pembangunan yang dapat mendukung peningkatan penerimaan daerah.

Forum tersebut diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangli. Kepala DPMPTSP Bangli Jetet Hiberon, AP, M.Si. menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki kompetensi di bidang PBG dan SLF.

Dari Tim Profesi Ahli (TPA), hadir Dr. Ir. Ar. Ngakan Ketut Acein Dwijendra, ST, SDs, MA, MH, MDs, IAI, IPU, AS, EAN, Eng, APEC, Eng. Ia memaparkan materi mengenai peran TPA dalam mempercepat penerbitan PBG dan SLF.

Sementara itu, Konsultan Perencanaan Andi Febrianta Pande Suryawidartha memberikan pemaparan mengenai fasilitasi perencanaan untuk mempercepat proses PBG dan SLF.

Dari Dinas PUPR-Perkim Kabupaten Bangli turut disampaikan materi mengenai strategi serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam percepatan penerbitan PBG dan SLF.

Kehadiran pelaku usaha menjadi bagian penting dalam forum tersebut. Pemerintah daerah membuka ruang dialog untuk mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi dunia usaha ketika mengurus legalitas bangunan.

Melalui komunikasi dua arah, berbagai kendala dalam proses perizinan diharapkan dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama. Dengan demikian, percepatan pelayanan dapat tetap berjalan seiring dengan pemenuhan standar teknis dan ketentuan tata bangunan.

Optimalisasi PBG dan SLF menjadi bagian dari upaya Pemkab Bangli membangun ekosistem pelayanan perizinan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Kepastian proses perizinan diharapkan memberikan rasa aman bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

Pemkab Bangli juga mendorong penguatan sinergi antara perangkat daerah, tenaga ahli, konsultan perencanaan, dan dunia usaha. Kolaborasi tersebut diperlukan agar pelayanan perizinan tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki kepastian prosedur dan kualitas.

Dengan semakin tertibnya legalitas bangunan dan kegiatan usaha, Pemkab Bangli berharap investasi dapat tumbuh secara berkelanjutan. Peningkatan kepatuhan terhadap perizinan juga diharapkan memperluas basis penerimaan daerah dan mendukung peningkatan PAD.

Forum konsultasi publik tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Bangli membangun pola pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, sekaligus memastikan pembangunan di Kabupaten Bangli berjalan tertib, aman, dan legal.