Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Selasa, 17 November 2026
APBD Gianyar 2027 Hampir 90 Persen Bergantung pada PAD
BERITABALI.COM, GIANYAR.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar menghadapi tantangan fiskal dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Menyusutnya dana transfer dari pemerintah pusat dan berkurangnya pembiayaan eksternal membuat hampir 90 persen APBD Gianyar diproyeksikan bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, Senin (16/11/2026), mengatakan kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam menyusun anggaran, terutama menentukan skala prioritas pembangunan dan mengatur belanja daerah.
Selain berkurangnya transfer pusat akibat kebijakan efisiensi, dukungan pembiayaan eksternal melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) juga mengalami penyusutan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
"Jika sebelumnya pembiayaan tersebut mencakup pembangunan lanjutan gedung sekolah, puskesmas, sport center hingga infrastruktur jalan, pada 2027 pembiayaan yang tersisa hanya untuk pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP)," jelas Mahayastra.
Meski ruang fiskal semakin terbatas, Mahayastra memastikan efisiensi anggaran tidak akan mengorbankan program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Pemkab Gianyar akan memprioritaskan penghematan pada belanja pendukung operasional birokrasi. Pos anggaran yang menjadi sasaran efisiensi antara lain perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor (ATK), konsumsi rapat, serta kegiatan seremonial.
"Efisiensi bukan berarti mengurangi program. Yang kita efisiensikan adalah belanja-belanja pendukung, sehingga program utama tetap bisa berjalan," tegasnya.
Sebaliknya, Pemkab Gianyar berupaya mempertahankan sekaligus meningkatkan alokasi belanja modal untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sejumlah sektor yang dipastikan tetap menjadi prioritas meliputi pelayanan jasa, pembangunan gedung fasilitas publik, pemberian beasiswa, dan pelayanan kesehatan.
Terkait usulan penanganan infrastruktur, seperti perbaikan jalan dan bangunan yang mengalami kerusakan hingga ambles, Mahayastra mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tetap mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku.
Menurutnya, tidak semua usulan dapat langsung dimasukkan ke dalam APBD 2027. Setiap pengajuan harus melalui kajian teknis dan mekanisme penganggaran yang sah untuk menghindari persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari.
Editor: Redaksi
Reporter: bbn/gnr
Berita Terpopuler
19 Orang Tewas dalam 144 Kecelakaan di Jembrana
Dibaca: 2627 Kali
PBVSI Buleleng Siapkan 47 Atlet untuk Porprov 2027
Dibaca: 1981 Kali
Denpasar Siaga Bencana, Jalur Evakuasi dan Pengungsian Disiapkan
Dibaca: 1580 Kali
41 Ular Dievakuasi di Bangli, 24 Warga Tercatat Jadi Korban Gigitan
Dibaca: 1450 Kali
ABOUT BALI
Griya Campuhan Amertha Bhuana Dikukuhkan, Jejak Leluhur 500 Tahun di Kerobokan
Polisi Ringkus 8 Pelaku Curanmor di Badung, Sita 6 Motor
Misteri Lontar Lombok yang Tersimpan di Museum Dukuh Penaban Karangasem
Nyenuk Ngingkup di Tampaksiring Kembali Digelar Setelah 48 Tahun