Akun
guest@beritabali.com

Beritabali ID: —


Langganan
logo
Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium




DPRD Badung Soroti Kekurangan 340 Guru, Regulasi Jadi Kendala

Selasa, 3 November 2026, 12:33 WITA Follow
Beritabali.com

beritabali/ist/DPRD Badung Soroti Kekurangan 340 Guru, Regulasi Jadi Kendala.

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, BADUNG.

Komisi IV DPRD Kabupaten Badung menyoroti kekurangan tenaga pendidik di jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang mencapai 340 orang. Persoalan tersebut menjadi perhatian DPRD dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Badung 2027.

Ketua Komisi IV DPRD Badung I Nyoman Graha Wicaksana memimpin langsung rapat kerja bersama empat organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Badung. Rapat berlangsung di Ruang Gosana Lantai II Sekretariat DPRD Badung, Selasa (3/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung I Gusti Made Dwipayana mengungkapkan, Badung masih kekurangan sebanyak 340 guru untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sekolah.

"Kita di Kabupaten Badung masih kekurangan 340 guru. Kami dari Dinas Pendidikan menyatakan bahwa Badung ini sanggup membiayai atau mempekerjakan guru, tetapi karena terbentur regulasi pusat," terangnya.

Dwipayana menjelaskan, dari sisi kemampuan anggaran, Pemkab Badung sebenarnya sanggup membiayai perekrutan tambahan guru. Namun, pengangkatan tenaga pendidik terbentur regulasi pemerintah pusat yang mengharuskan mekanisme perekrutan melalui Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), karena guru merupakan jabatan profesional.

Meski demikian, Dinas Pendidikan Badung telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Dari koordinasi tersebut, Badung telah memperoleh alokasi perekrutan sebanyak 300 guru untuk membantu mengatasi kekurangan tenaga pendidik.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Badung I Nyoman Graha Wicaksana mengatakan, pihaknya telah melakukan konsultasi ke kementerian di pemerintah pusat untuk mencari solusi atas kendala regulasi perekrutan guru.

Namun, upaya tersebut belum membuahkan solusi karena aturan yang berlaku masih membatasi mekanisme pengangkatan tenaga pendidik. Menurutnya, perubahan regulasi harus dilakukan melalui DPR RI.

Rapat kerja tersebut turut dihadiri anggota Komisi IV DPRD Badung lainnya, yakni I Made Suwardana, Ni Luh Putu Sukarini, dan I Wayan Joni Pargawa.

Beritabali.com

Berlangganan BeritaBali
untuk membaca cerita lengkapnya

Lanjutkan

Editor: Redaksi

Reporter: bbn/gnr



Simak berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Ikuti saluran Beritabali.com di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru seputar Bali.
Ikuti kami