Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Sabtu, 21 November 2026
DPRD Badung Soroti Kekurangan 340 Guru, Regulasi Jadi Kendala
BERITABALI.COM, BADUNG.
Komisi IV DPRD Kabupaten Badung menyoroti kekurangan tenaga pendidik di jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang mencapai 340 orang. Persoalan tersebut menjadi perhatian DPRD dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Badung 2027.
Ketua Komisi IV DPRD Badung I Nyoman Graha Wicaksana memimpin langsung rapat kerja bersama empat organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Badung. Rapat berlangsung di Ruang Gosana Lantai II Sekretariat DPRD Badung, Selasa (3/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung I Gusti Made Dwipayana mengungkapkan, Badung masih kekurangan sebanyak 340 guru untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sekolah.
"Kita di Kabupaten Badung masih kekurangan 340 guru. Kami dari Dinas Pendidikan menyatakan bahwa Badung ini sanggup membiayai atau mempekerjakan guru, tetapi karena terbentur regulasi pusat," terangnya.
Dwipayana menjelaskan, dari sisi kemampuan anggaran, Pemkab Badung sebenarnya sanggup membiayai perekrutan tambahan guru. Namun, pengangkatan tenaga pendidik terbentur regulasi pemerintah pusat yang mengharuskan mekanisme perekrutan melalui Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), karena guru merupakan jabatan profesional.
Meski demikian, Dinas Pendidikan Badung telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Dari koordinasi tersebut, Badung telah memperoleh alokasi perekrutan sebanyak 300 guru untuk membantu mengatasi kekurangan tenaga pendidik.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Badung I Nyoman Graha Wicaksana mengatakan, pihaknya telah melakukan konsultasi ke kementerian di pemerintah pusat untuk mencari solusi atas kendala regulasi perekrutan guru.
Namun, upaya tersebut belum membuahkan solusi karena aturan yang berlaku masih membatasi mekanisme pengangkatan tenaga pendidik. Menurutnya, perubahan regulasi harus dilakukan melalui DPR RI.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri anggota Komisi IV DPRD Badung lainnya, yakni I Made Suwardana, Ni Luh Putu Sukarini, dan I Wayan Joni Pargawa.
Editor: Redaksi
Reporter: bbn/gnr
Berita Terpopuler
19 Orang Tewas dalam 144 Kecelakaan di Jembrana
Dibaca: 2769 Kali
PBVSI Buleleng Siapkan 47 Atlet untuk Porprov 2027
Dibaca: 2116 Kali
Denpasar Siaga Bencana, Jalur Evakuasi dan Pengungsian Disiapkan
Dibaca: 1700 Kali
Konsumsi BBM di Bali Diprediksi Naik 3 Persen Saat Nataru
Dibaca: 1682 Kali
ABOUT BALI
Griya Campuhan Amertha Bhuana Dikukuhkan, Jejak Leluhur 500 Tahun di Kerobokan
Polisi Ringkus 8 Pelaku Curanmor di Badung, Sita 6 Motor
Misteri Lontar Lombok yang Tersimpan di Museum Dukuh Penaban Karangasem
Nyenuk Ngingkup di Tampaksiring Kembali Digelar Setelah 48 Tahun