Sekretaris Daerah juga selaku Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan sejauh ini perkembangan Covid-19 di Daerah Bali cukup terkendali. 

Menurutnya, hal ini tak terlepas dari pelaksanaan vaksinasi yang terus dikebut Pemprov Bali didukung oleh berbagai elemen masyarakat. Hal itu dikatakannya saat menggelar acara ngopi bareng dengan awak media di Halaman Kantor Gubernur Bali, Rabu (30/6/2021). 

Dalam kesempatan itu, Sekda Dewa Indra didampingi Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Gede Pramana, Kadis Kesehatan dr. I Ketut Suarjaya, Kasatpol PP I Dewa Nyoman Rai Dharmadi dan Kadis Perhubungan Provinsi Bali I Gede Wayan Samsi Gunarta.

Dalam perbincangan santai di ruang terbuka sisi timur Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Sekda Dewa Indra menginformasikan bahwa merujuk data Dinkes Bali per tanggal 29 Juni 2021, jumlah penduduk Bali yang telah memperoleh vaksinasi tahap pertama telah mencapai 2,2 juta orang. Itu artinya, target herd immunity akan tercapai dalam waktu tak lama lagi. 

Ia menambahkan, gencarnya vaksinasi yang dilaksanakan di Daerah Bali berkolerasi dengan upaya pengendalian Covid-19. Sebagaimana diketahui, imbuh Dewa Indra, dalam beberapa pekan terakhir, angka Covid-19 pada sejumlah kota besar khususnya di Pulau Jawa menunjukkan trend peningkatan yang signifikan. 

Bali yang secara geografis sangat dekat dengan Pulau Jawa juga mengalami tren peningkatan angka pertambahan positif Covid-19 yang mulai menyentuh angka tiga digit. Yang melegakan, imbuh Dewa Indra, di Bali hingga saat ini tidak terjadi tekanan yang begitu mengkhawatirkan terhadap tingkat hunian rumah sakit. 

Hal ini menurutnya jauh berbeda jika dibandingkan dengan situasi pada masa awal pandemi. Saat ini, Bed Occupancy Ratio atau BOR ruang ICU berkisar pada angka 39,39 persen, sedangkan BOR untuk ruang isolasi terkendali di angka 30,30 persen.

Dua indikator itu menujukkan bahwa ketersediaan ruang perawatan di Daerah Bali masih sangat aman. Ditambahkan olehnya, hal ini menjadi bukti bahwa program vaksinasi cukup efektif dalam penanganan Covid-19. 

“Artinya, mereka yang telah divaksin, sekalipun kena, sakitnya tidak parah atau bisa jadi tanpa gejala sehingga tak membutuhkan layanan rumah sakit,” ujar Dewa Indra sembari minta dukungan awak media untuk terus mensosialisasikan pentingnya vaksinasi. 

Dikatakannya, Pemprov Bali saat ini tengah menggenjot layanan vaksinasi di luar Badung dan Denpasar karena capaian vaksinasi di dua wilayah ini sudah sangat tinggi. Bahkan, Dewa Indra menyebut, Badung telah mencapai target 100 persen vaksinasi untuk memenuhi syarat herd immunity yaitu  70 persen dari total jumlah penduduk. 

Menyesuaikan dengan kebijakan pusat, Bali pun tengah bersiap melakukan vaksinasi pada anak umur 12 hingga 17 tahun. 
Pada bagian lain, birokrat asal Buleleng ini juga menyinggung keluarnya SE Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali. 

SE tersebut antara lain mengatur perubahan syarat bagi pelaku perjalanan baik yang melalui jalur udara maupun jalur darat dan laut. Untuk Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) jalur udara, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan. 

Hasil negatif uji Rapid Tes Antigen sementara tidak berlaku bagi PPDN dengan transportasi udara. Sedangkan bagi PPDN yang menggunakan transportasi darat dan laut wajib menunjukan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji Rapid Test Antigen paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan. 

Untuk keakuratan dan memastikan keaslian hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji Rapid Test Antigen, surat keterangan tersebut wajib dilengkapi dengan Barcode/QRCode. 

Menurut Dewa Indra, aturan yang dikeluarkan oleh Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Bali itu didasari pada dinamika perkembangan Covid-19 di Pulau Jawa. 

“Secara geografis kita berdampingan dengan Pulau Jawa, mobilitas penduduk dua pulau sangat tinggi. Kita tak mungkin menutup perbatasan, yang bisa kita lakukan adalah melakukan pengetatan dengan peningkatan syarat bagi pelaku perjalanan,” urainya.

Saat ini, Bali memilih menerapkan gold standard dalam memfilter pelaku perjalanan yang masuk Bali. “Bukan berarti kita merendahkan jenis metode testing yang lain, tapi yang ditetapkan sebagai gold standard untuk menentukan seseorang itu negatif atau positif Covid-19 adalah metode Swab berbasis PCR. Saat ini itu kita pilih untuk pengendalian yang lebih kuat,” imbuhnya. 

Dewa Indra menambahkan, aturan yang dikeluarkan dalam menyikapi pandemi Covid-19 bersifat dinamis, menyesuaikan dengan situasi yang berkembang di lapangan. Pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan bila perkembangan Covid-19 kembali melandai, instrumen tersebut akan kembali disesuaikan.

Selanjutnya, Sekda Dewa Indra juga menyampaikan kesiapan pembukaan Bali untuk wisatawan mancanegara. Disebutkan olehnya, Gubernur Bali menaruh perhatian yang sangat besar terhadap aspirasi masyarakat Bali, khususnya komponen pariwisata. Untuk itu, Gubernur terus berjuang agar pemerintah pusat mengambil kebijakan yang tepat untuk Bali. 

“Kebijakan yang tepat, bukan berarti menutup atau membuka. Tetapi kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan penyebaran Covid-19. Kalau untuk buka, syaratnya adalah memastikan bahwa seluruh upaya penanganan Covid-19 telah berjalan dengan baik. Selain itu, protokol kesehatan dan CHSE juga mampu diterapkan dengan baik,” tambahnya. 

Masih terkait pembukaan border internasional, Dewa Indra mengemukakan bahwa hal itu juga berkaitan dengan situasi yang terjadi di negara lain. Intinya, imbuh Dewa Indra, saat ini Gubernur terus berkoordiasi dengan pusat membahas konsep yang bisa diterapkan untuk pembukaan Bali seperti travel bubble, free covid corridor hingga wisata vaksin.

Sementara itu, Kadiskes dr. Suarjaya menambahkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum memperoleh informasi dari Badan Litbang Kemenkes terkait masuknya varian delta ke Bali. 

“Secara berkala, RS rujukan Covid-19 di Bali mengirim sampel ke Litbang. Tapi sampai saat ini saya belum memperoleh informasi terkait temuan varian delta,” pungkasnya.