Aliansi BEM Bali Dewata Dwipa menyerahkan naskah kajian kebijakan dan 21 butir tuntutan kepada DPRD Provinsi Bali dalam aksi penyampaian aspirasi di Gedung DPRD Bali, Selasa (10/11/2026). Mahasiswa mendesak pemerintah provinsi dan legislatif menyusun rencana aksi konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, hingga lingkungan di Bali.

Aksi tersebut melibatkan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, di antaranya Universitas Udayana, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Politeknik Negeri Bali, dan Undiknas.

Kajian yang diserahkan kepada DPRD Bali berjudul “Keadilan Pembangunan dan Pertanggungjawaban Pelayanan Publik di Bali”. Dalam kajian tersebut, mahasiswa menilai keberhasilan pembangunan Bali tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan masyarakat mendapatkan jalan yang aman, akses air bersih, pendidikan layak, dan lingkungan sehat.

Sebanyak 21 tuntutan yang disampaikan Aliansi BEM Bali Dewata Dwipa dikelompokkan ke dalam lima bidang utama, yakni pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik, lingkungan dan ekonomi masyarakat, ketenagakerjaan dan kesejahteraan, serta tata kelola pemerintahan.

21 Tuntutan Mahasiswa untuk Pemerintah Bali

Pada bidang pendidikan, mahasiswa mendesak perbaikan sekolah rusak, perlindungan tenaga pendidik dari intimidasi ketika menyampaikan aspirasi, serta pengakuan dan kesetaraan pendidikan vokasi.

Di bidang infrastruktur dan pelayanan publik, mahasiswa meminta perbaikan jalan, drainase, dan penerangan jalan. Mereka juga mendesak penanganan kemacetan, evaluasi pembangunan di dataran tinggi yang berpotensi mengganggu daerah resapan air, serta pemerataan akses air bersih, terutama penyelesaian krisis air di Jimbaran.

Sementara itu, pada bidang lingkungan dan ekonomi masyarakat, tuntutan mahasiswa mencakup penyelesaian persoalan sampah di kawasan Suwung, pengawasan alih fungsi lahan pertanian, jaminan harga jual hasil pertanian, serta perlindungan pedagang pasar tradisional dari praktik premanisme.

Pada bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan, mahasiswa meminta evaluasi Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali, pemerataan kesempatan kerja, serta penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan peredaran narkotika.

Adapun dalam bidang tata kelola pemerintahan, mahasiswa mendesak transparansi anggaran daerah, penyediaan ruang audiensi dan partisipasi publik, serta tindak lanjut yang jelas terhadap aspirasi masyarakat.

Tidak hanya menyampaikan tuntutan, Aliansi BEM Bali Dewata Dwipa juga mengajukan tahapan waktu penyelesaian agar aspirasi tersebut tidak berhenti sebagai dokumen maupun janji pemerintah.

Pada hari pertama hingga ketujuh, Sekretariat DPRD Bali diminta mencatat dokumen dan menentukan komisi penghubung. Selanjutnya, pada hari ke-14, Pemprov Bali dan DPRD diharapkan memberikan jawaban tertulis.

Memasuki hari ke-30, pemerintah diminta menyusun rencana kerja berbasis lokasi yang dilengkapi target pelaksanaan dan pagu anggaran. Sementara pada hari ke-90, hasilnya diharapkan dipaparkan secara terbuka bersama mahasiswa dan masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi setiap tiga bulan.

Ketua DPRD Bali Tawarkan FGD dan Tim Bersama

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Provinsi Bali I Dewa Made Mahayadnya atau yang akrab disapa Dewa Jack menyampaikan apresiasi atas kehadiran mahasiswa yang datang membawa kajian dan tuntutan kepada lembaga legislatif.

“Ini adalah gedung rakyat dan suara rakyat adalah suara Tuhan,” ujarnya.

Dewa Jack menyatakan DPRD Bali mendukung penyampaian aspirasi mahasiswa. Ia juga menawarkan pelaksanaan focus group discussion (FGD) serta pembentukan tim bersama untuk membahas dan menyusun rencana aksi atas berbagai persoalan yang disampaikan.

Menurutnya, keterlibatan mahasiswa diperlukan agar proses pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan secara langsung.

“Kita sepakati jadwal bersama, kita turun perbaiki jalan bersama-sama, dan kita atasi banjir bersama-sama, sehingga adik-adik bisa memantau langsung apakah kami bekerja atau tidak,” katanya.