Kapolda Tak Mau Dituding Tukang Tilep

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Kapolda Tak Mau Dituding Tukang Tilep

Denpasar

Selasa, 18 Desember 2007, 19:16 WITA Follow

Beritabali.com

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Kalau sebelumnya tertutup masalah pengeluaran dana pengamanan KTT UNFCCC, kali ini, Kapolda Bali Irjen Pol Drs. Paulus Purwoko MDA mulai terang-terangan.

Maklum saja, jenderal bintang dua ini tak ingin dicurigai penilep dana. Janji Kapolda untuk mengumpulkan 205 anggota dibuktikan.

Kapolda didampingi pejabat Polda Bali mengumpulkan 205 anggota di ruang rapat pimpinan untuk menjelaskan teknis pembayaran kucuran dana Rp 6 Milyar kepada anggota yang dilibatkan di bagian SO (security pengamanan melekat) dan LO (penerjemah).

Pertemuan berlangsung cukup alot, kurang lebih 1,5 jam di ruang rupatama Polda Bali. Bahkan disertai tanya-jawab. Meski lama, tapi tampaknya ratusan anggota cukup puas atas keterangan Kapolda.

Ditemui di RS Trijata, Selasa (18/12), Kapolda menerangkan, hitung-hitungan masalah pembayaran masih berjalan. Sebagian nota pembayaran hotel dan transportasi anggota belum terkumpul. Namun dari keterangan yang dijelaskan KabidKu, sisanya berkisar Rp 3 Milyar.

â€œSisanya Rp 3 Milyar dan ini akan dikembalikan ke kas Negara,â€ ungkapnya.

Menurutnya, sejak awal Kapolda sudah melaporkan ke Kapolri Jenderal Pol Sutanto, untuk menjelaskan bahwa pembayaran anggaran harus mendapat pengawasan ketat dan tidak bisa dibiarkan karena sistemnya masih baru.

â€œTidak bisa terserap semua karena ini basis kinerja yang sistemnya memang masih baru,â€ ucapnya.

Perkiraan Kapolda ternyata tidak meleset. Sejumlah anggota mayoritas tidak mengetahui pola penggunaan uang dan asal masuk kantong tanpa peduli teknis yang sebenarnya.

â€œTapi untuk menarik pola seperti ini membuat Kapolda sebagai pimpinan dicurigai. Karena tanda-tangan dulu dan orang bisa orang bisa mempersepsikan uang bisa masuk kantong,â€ ulasnya.

Ditegaskan Kapolda, anggaran yang disediakan oleh Negara tidak bisa membeberkan sisa pagu. Karena seluruh anggaran pagu sudah tercatat untuk kebutuhan 205 anggota, yang rinciannya Rp. 950 ribu untuk Hotel dan Rp 500 ribu untuk sewa mobil.

Pola pembayaran ini, kata Kapolda, sebagai langkah untuk mengantisifasi anggota yang nakal dilapangan. Pasalnya, dari perkiraan, ada delegasi yang masuk seminggu hingga dua minggu, saat KTT UNFCC perubahan iklim dimulai. Padahal waktu yang disediakan hanya 21 hari.

â€œPasti lebih. Bisa-bisa anggota ngarang dan mereka jadi tersangka semua. Makanya diamankan dengan pola seperti ini. Tapi nyatanya mereka belum tahu semua,â€ kilahnya. (Che)