Kadek Ari, pemilik warung nasi di pinggir Jalan Gunung Agung, Denpasar, tidak pernah menyangka bahwa usahanya yang tak punya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) bisa ‘terlihat’ oleh satelit dan algoritma. Itulah yang akan terjadi dalam Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).

Aktivitas ekonomi berubah cepat. Usaha tidak lagi berbasis fisik. Banyak pelaku usaha bergerak di ruang digital, sebagian bahkan tanpa lokasi tetap. Di sisi lain, model usaha juga semakin campuran, menggabungkan aktivitas offline dan online. Kondisi ini membuat pendekatan sensus konvensional menjadi kurang memadai.

Sensus Ekonomi sebagai Dasar Kebijakan

Sensus ekonomi sering dipahami sebatas pendataan jumlah usaha. Padahal, perannya jauh lebih luas. Data yang dihasilkan menjadi dasar untuk membaca arah perekonomian nasional.

Dari sensus, pemerintah dapat melihat sektor mana yang berkembang, bagaimana distribusi tenaga kerja, serta bagaimana persebaran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di berbagai wilayah. Informasi ini sangat penting untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran.

Tanpa data yang kuat, kebijakan berisiko tidak efektif. Dalam konteks target Indonesia Emas 2045, kebutuhan akan data yang detail hingga tingkat lokal menjadi semakin mendesak. Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menjawab kebutuhan tersebut.

Sebagai pimpinan BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam Sindo Podcast YouTube, menyampaikan, BPS sedang dalam proses transformasi digital untuk memodernisasi proses bisnis statistik di Indonesia, yaitu menggunakan Big Data dan AI. Untuk SE2026, AI digunakan untuk melatih petugas dan membantu mengkategorikan jenis usaha, guna mengurangi kesalahan di lapangan dalam memasukkan data. Teknologi ini juga menggunakan kuesioner digital dan sistem pelacakan penempatan petugas untuk menghasilkan data yang dapat dipercaya dan berkualitas.

Pantauan Beritabali.com di Pasar Badung, sebagian pedagang mengaku belum familiar dengan kuesioner digital, bahkan seorang pedagang sate lilit bernama Nyoman Rata mengaku bingung saat pertama kali mendengar istilah 'geotagging'.

“Saya kira nanti rumah saya dipasangi penanda seperti di Google Maps,” katanya sambil tertawa. Kekonyolan seperti ini justru menunjukkan kesenjangan digital yang masih nyata.

Kepala BPS Kabupaten Jembrana, Dr. I Wayan Putrawan, SST., M.Si., menyampaikan bahwa penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) diintegrasikan untuk meminimalkan kesalahan klasifikasi lapangan usaha agar struktur ekonomi yang tercatat menjadi lebih akurat.

“Penggunaan AI ini bertujuan agar klasifikasi antara sektor industri dan perdagangan menjadi lebih tepat, seperti dalam membedakan antara pembuat canang (industri) dengan penjual canang (perdagangan). Meskipun sempat ada keraguan dari petugas di awal penggunaan, kami dari BPS terus melakukan pendampingan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik,” ujar Wayan Putrawan.

Peran AI dalam Tahapan Sensus

Kecerdasan buatan membuka cara baru dalam mengelola data ekonomi. Kemampuannya dalam mengolah data besar, membuat proses sensus dapat dilakukan lebih cepat dan lebih akurat. Seperti drone yang bisa menghitung tenda-tenda di Pantai Jimbaran dari langit. Di sisi lain, Natural Language Processing (NLP) memungkinkan sistem membaca deskripsi usaha dari media sosial atau platform digital. Dengan pendekatan ini, usaha yang tidak terdaftar secara formal tetap bisa terdeteksi sebagai bagian dari ekosistem ekonomi.

Data yang salah bisa membuat kebijakan meleset. BPS tahu itu. Karena itulah SE2026 tak lagi mengandalkan kertas dan klip. Ada AI yang ‘ngintip’ dari langit, ada chatbot yang bisa diajak ngobrol pakai bahasa Bali.

Berikut penerapan AI pada 3 fase sensus :

1. Fase Pra-Sensus: Pemetaan Berbasis Intelegensi Digital

Sensus tidak perlu lagi merangkak dari nol. Melalui teknologi AI, BPS dapat melakukan pemetaan dinamis sebelum petugas diterjunkan. Sinkronisasi data administrasi kependudukan dengan transaksi digital dari perbankan serta platform e-commerce memungkinkan algoritma menyaring unit bisnis secara otomatis. Hasilnya, kerangka sampel menjadi jauh lebih presisi; bahkan aktivitas ekonomi informal di pelosok Bali yang selama ini "tak kasat mata" dapat terpotret secara akurat dalam ekosistem data nasional.

2. Fase Pelaksanaan: Inklusivitas Lewat Asisten Virtual

Efisiensi menjadi kata kunci dalam pengumpulan data. Penggunaan chatbot multibahasa berbasis AI memungkinkan pelaku usaha mengisi kuesioner secara mandiri, yang secara drastis memangkas biaya wawancara konvensional. Sebagai ilustrasi, pengusaha lokal di Bali dapat memberikan keterangan dalam bahasa ibu mereka tanpa kehilangan substansi data. Pendekatan humanis-teknologis ini tidak hanya meningkatkan partisipasi, tetapi juga menjamin kejujuran data di lapangan.

3. Fase Pasca-Sensus: Validasi Anomali dan Sistem Peringatan Dini

Setelah data terkumpul, AI bekerja lebih keras pada ranah validasi. Belajar dari kesuksesan Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA), algoritma deteksi anomali dapat langsung menandai data yang mencurigakan untuk diverifikasi ulang, meminimalkan risiko human error sejak dini, seperti yang dipublikasikan di JMIR Medical Informatics (2023).

Namun, kekuatan sejati AI terletak pada fungsi prediktifnya. Merujuk pada studi dalam Journal of Forecasting (2025), model machine learning kini mampu memproyeksikan tren ekonomi hingga satu dekade ke depan dengan kualitas tinggi. Melalui data SE2026, BPS tidak hanya akan menyajikan potret masa lalu, tetapi juga akan memberikan nilai prediksi tren ekonomi, yaitu sebuah sistem peringatan dini bagi pemerintah daerah untuk mengantisipasi perlambatan aktivitas ekonomi akibat pergeseran pola konsumsi atau disrupsi digital di tingkat subsektor.

Pemanfaatan AI perlu diimbangi dengan pendekatan yang bijak. Tidak semua pelaku usaha memiliki akses atau kemampuan menggunakan teknologi. Contoh sederhana, pedagang kecil di Pasar Kumbasari atau pengrajin tradisional di Ubud mungkin masih bergantung pada metode konvensional. Dalam kondisi ini, peran petugas lapangan tetap penting.

Beritabali.com sempat ngobrol dengan seorang pedagang canang di Pasar Kumbasari. Beliau bilang, “Saya ndak ngerti aplikasi, mbok ya Bapak petugas saja yang nulis.”. Di situlah letak pentingnya manusia. AI boleh cepat, tapi tidak semua orang nyaman. Petugas lapangan masih diperlukan—untuk menjelaskan, membujuk, bahkan sekadar mendengarkan keluhan pedagang. Kombinasi teknologi dan sentuhan personal itu kuncinya.

Satu hal yang tidak boleh dilupakan: data pribadi responden harus aman. Jangan sampai AI digunakan untuk kepentingan lain, misalnya penagihan pajak dadakan. Responden perlu percaya.

Pentingnya Kolaborasi

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja. Dibutuhkan kerja sama lintas sektor. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dapat menyediakan infrastruktur cloud untuk komputasi AI. Universitas lokal seperti Universitas Udayana (Unud), Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) atau Universitas Primakara dapat berkolaborasi dalam algoritma konteks lokal (misalnya, deteksi bisnis pariwisata musiman). Platform digital (Tokopedia, Gojek, Grab) dapat mempublikasikan jumlah pelaku bisnis dan volume transaksi sebagai data agregat anonim (dengan izin ketat, anonimitas). Organisasi nonpemerintah (LSM) dapat memastikan bahwa AI tidak diskriminatif terhadap sektor informal.

“Mahasiswa itu banyak, energik. Mereka bisa kita suruh turun ke desa-desa, ngajak pedagang ngobrol soal AI. Biar nanti saat sensus, mereka tidak panik melihat kuesioner digital. Soalnya kalau tak kenal, ya takut,” ujarnya saat ditemui di Kampus Primakara Denpasar.

Kolaborasi ini menjadi kunci agar pemanfaatan AI berjalan efektif dan tetap sesuai dengan prinsip tata kelola data yang baik.

Penutup

Sensus Ekonomi 2026 menjadi kesempatan penting untuk memperkuat sistem statistik nasional. Dengan kolaborasi berbagai pihak dan dukungan kecerdasan buatan, proses sensus dapat menjadi lebih efisien dan hasilnya lebih berkualitas.

Yang penting diingat: AI hanyalah alat. Sensus tetap untuk manusia, bukan untuk teknologi. Dengan pendekatan yang tepat, sinergi antara manusia, data, dan teknologi dapat menjadi fondasi kuat menuju Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.

I Putu Agus Swastika, M.Kom

Wartawan dan Dosen Universitas Primakara