Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Rabu, 6 Mei 2026
LPUH Protes Keras Ketua Umum PHDI
Denpasar
beritabali.com/ist
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Beritabali.com, Denpasar. Ketua Umum PHDI Pusat mendapat protes keras dari Dewan Pengurus Lembaga Peduli Umat Hindu (LPUH), karena telah mendaftarkan PHDI ke Kementerian Hukum dan HAM, menjadi perkumpulan seperti halnya ormas.
Protes resmi bernomor 003/III/DP.LPUH/2013 dan bertanggal 10 April 2013 itu dilayangkan ke Ketua Umum PHDI Pusat, ditandatangani ketua Drs. I Wayan Suja, M.Si dan Sekretaris Kadek Sugiarpama.
Surat juga ditembuskan ke Dharma Adhyaksa, Ketua Sabha Walaka, Ketua PHDI Provinsi Bali dan Ketua PHDI Buleleng.
LPUH menyatakan menyatakan menolak serta mendesak Ketua Umum PHDI yang dijabat Sang Nyoman Suwisma agar menarik kembali dan membatalkan pendaftaran PHDI sebagai perkumpulan dan mengembalikan status PHDI sebagai Majelis Tertinggi Umat Hindu.
LPUH juga meminta tokoh-tokoh umat Hindu tidak menggunakan majelis keumatan yang agung dan suci sebagai alat untuk mencapai tujuan kelompok dan pribadi.
Ketua Sabha Walaka PHDI, Putu Wirata Dwikora mengucapkan terimakasih atas aspirasi LPUH, sembari menginformasikan bahwa pendaftaran PHDI sebagai perkumpulan ke Kementerian Hukum dan HAM, tidak pernah dibahas dan disepakati oleh tiga organ PHDI, yakni Sabha Pandita, Sabha Walaka dan Pengurus Harian.
Dalam Pasamuhan Agung di Palangkaraya beberapa waktu lalu, pendaftaran PHDI sebagai perkumpulan, memang dilaporkan tetapi dipertanyakan dalam sidang paripurna.
"Kami tentu berterimakasih ada aspirasi dan masukan seperti ini. Secepatnya kami koordinasi dengan Dharma Adhyaksa, Sabha Walaka dan Pengurus Harian, agar masalah ini lebih jelas duduk soalnya dan dicarikan solusi yang terbaik," ujar Putu Wirata.
Selain surat LPUH, ada juga pengurus PHDI Provinsi yang menelepon langsung ke Sabha Walaka, mempertanyakan pendaftaran PHDI ke Depkumham dengan status sebagai perkumpulan.
Apalagi ada informasi yang simpang siur, bahwa yang didaftarkan hanya struktur Pengurus Harian, sementara Sabha Pandita dan Sabha Walaka disebutkan tidak termasuk.
Disebutkannya, bahwa menurut AD/ART, PHDI merupakan lembaga yang kolektif kolegial, dimana Pengurus Harian adalah pelaksana dari apa yang menjadi Keputusan Mahasabha, Pasamuhan Agung maupun Keputusan-keputusan lainnya. Sementara organ tertinggi adalah Sabha Pandita dan kewenangan tertinggi ada di Mahasabha.
"Pengurus Harian tidak berwenang membuat kebijakan, tetapi hanya melaksanakan kebijakan dan program PHDI. Namun, agar duduk soalnya jelas dan tidak menimbulkan keresahan umat Hindu, masalah pendaftaran PHDI sebagai perkumpulan, segera akan dirapatkan dalam tiga organ PHDI," pungkasnya. (ctg)
Reporter: -
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Berita Terpopuler
Isu Duet dengan AWK di Pilgub 2030, Ini Respons De Gadjah
Dibaca: 547 Kali
Remaja di Karangasem Ditemukan Tewas Tergantung di Pohon Jati
Dibaca: 456 Kali
Pemerintah Dorong KEK Kura Kura Bali Jadi Pusat Keuangan Global
Dibaca: 418 Kali
Polisi Bongkar Praktik LC di Bawah Umur di Kafe Gianyar
Dibaca: 414 Kali
ABOUT BALI
Wali Panguangan, Tradisi Sakral Syukuran Panen di Desa Mengani Bangli
Perang Tipat Sayan, Tradisi Syukur Petani Jaga Kesuburan Sawah
Sakralnya Bale Gajah Pura Besakih, Tak Sembarangan Orang Bisa Naik
Menyambut Energi Baru Imlek Lewat Ritual Rupang