DPRD Bali Telusuri Penyelewengan Penggunaan Plat "S"

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

DPRD Bali Telusuri Penyelewengan Penggunaan Plat "S"

Jumat, 4 November 2016, 08:10 WITA Follow

beritabali.com/file

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com, Denpasar. Dugaan merebaknya penyelewengan penggunaan kendaraan berplat khusus "S" (nopol plat khusus angkutan umum fungsi sewa/pariwisata) di Bali memancing reaksi kalangan dewan menelusuri kebenaran informasi tersebut.

Seperti diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Bali, A.A. Ngurah Adhi Ardhana, ST juga sempat ikut menelusuri indikasi atau dugaan penyelewengan angkutan plat S.

"Sudah sempat saya telusuri dan foto-foto mobilnya beberapa, tapi saya belum cek ke Kadispenda," ucapnya di Denpasar, Kamis (3/11/2016).

Anggota DPRD Bali dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga mengaku sempat mempertanyakan indikasi penyelewengan plat S tersebut sampai di Dispenda Bali. Namun menurut Kadispenda saat itu, tidak mungkin terjadi penyelewengan karena pada saat diberikan subsidi harus lengkap PT perusahaan atau koperasi dan uji keur sehingga ijinnya harus komplit.

"Sebelumnya saya sempat tanya saat beli mobil khan sudah ada rekomendasi apa diberikan subsidi? Apapun caranya mendapatkan subsidi, namun saat perpanjangan STNK malah ijinnya tidak diurus sehingga seharusnya tidak dapat subsidi. Tapi anehnya barangnya belum ada kok ijinnya sudah keluar. Akhirnya kita akan telusuri plat khusus dengan kode S itu, karena banyak tanpa peneng keur," tegasnya.

Politisi yang dikenal vokal dan berani itu juga mempertanyakan kejanggalan, jika saat memperpanjang STNK apakah lengkap dengan ijin? Tapi jika ijin sudah lengkap kenapa tidak ada peneng keurnya? Itu lagi menjadi pertanyaannya. Uniknya sebelum ramai diberitakan, indikasi penyelewengan plat S itu diduga bertahun-tahun terjadi karena baru dapat rekomendasi sudah dapat subsidi.

Padahal, kendaraan itu tidak berfungsi sebagai angkutan umum alias mobil pribadi. Setelah diperketat baru Dishub Kominfo Bali memperketat rekomendasi ijin angkutan, termasuk Dispenda Bali mulai Januari lalu memvalidasi data angkutan berplat S yang berhak menerima subsidi pajak.

"Saat ditelusuri itu, ternyata datanya jomplang jauh antara plat S di Dishub dengan data subsidi di Dispenda, sehingga harus ditelusuri itu, karena subsidinya nilainya sangat besar. Jadinya sudah manipulasi korupsi itu, sehingga harus diperiksa. Termasuk mobil mewah banyak sudah saya foto-foto yang berplat S. Paling tidak yang berumur 2 sampai 3 tahun biar pernah perpanjangan STNK 2 atau 3 kali. Tapi belum sempat saya periksa itu," ujarnya.

Terkait hal ini, Tipikor Polda Bali juga sudah turun memeriksa dan mengecek siapakah oknum-oknum yang sebenarnya bermain di balik indikasi penyelewengan pajak negara dengan sengaja meloloskan plat S tersebut dengan modus rekomendasi ijin angkutan itu. Padahal secara sistem harusnya bisa dideteksi mana yang pantas dan tidak berhak mendapatkan subsidi agar tidak terjadi penyelewengan pajak.

"Semua kendaraan itu harusnya berplat kuning untuk kendaraan umum, cuma di Bali diberikan kebijakan berplat hitam khusus "S". Tapi jika ada penyelewengan seperti sekarang harus dideteksi," sentilnya.

Dijelaskan penyelewengan itu bisa terjadi saat pemilik kendaraan memperpajang Samsat STNK yang harusnya memiliki dokumen perijinan kendaraan yang lengkap. Karena jika tidak memiliki itu, angkutan umum yang sudah menikmati subsidi pajak kendaraan wajib membayar kembali 70 persen subsidi pajak yang tahun sebelumnya tidak dibayar.

"Harus dikembalikan lagi, kalo tidak itu sudah penyelewengan dan indikasi korupsi uang negara. Makanya saya sudah foto plat S beberapa. Nanti saya cek langsung datanya," janjinya.

Selain itu juga akan ada investigasi langsung dari DPRD terhadap indikasi kerugian pajak kendaraan berplat S tersebut. Memang selama ini ada indikasi dari koperasi yang mengurus plat S untuk mendapatkan rekomendasi sehingga mendapatkan subsidi.

Kedua kemungkinan itu bisa terjadi karena dimanfaatkan oleh oknum dealer mobil tertentu mendapatkan subsidi tanpa sepengetahuan pembeli kendaraan. Sedangkan koperasi bisa memamfaatkan subsidi pajak dengan rekomendasi ijin angkutan yang selama ini dikeluarkan oleh Dishub Kominfo Bali.

"Kita akan melakukan investigasi itu pasti, karena uangnya besar itu bisa hilang pendapatan daerah jika dihitung 70 persen. Coba hitung saja mobil mewah harganya 1 miliar misalnya. Sekarang kena pajak BBNKB 50 juta, kalo disubsidi 70 persen khan cuma bayar 15 juta, sehingga hilang pajaknya 35 juta. Coba dikalikan sekian mobil, berapa itu? Banyak plat S itu dipakai mobil mewah, apalagi Alpard itu berapa hilang pajaknya?," tanyanya.[bbn/psk]

Berita Premium

•

Sejarah Kelam G30S 1965 di Bali (15): Sadisnya Pembantaian, Kesaksian Nyoman Sudana

•

Sejarah Kelam G30S 1965 di Bali (14): Semua Laki-Laki Dibunuh, Merta Sari Jadi Desa Janda

•

Sejarah Kelam G30S 1965 di Bali (16): Banyak Yang Dibantai Merupakan Korban Konspirasi

•

Sejarah Kelam G30S 1965 di Bali (17): PKI Dikenal Sangat Militan dan Membuat Lawan Takut

•

Sejarah Kelam G30S 1965 di Bali (4): Konflik Sarjana PKI dengan Sarjana PNI

Reporter: bbn/psk

Dprd Bali

Angkutan Plat S

Survei Pembaca Beritabali.com

Ayo Ikut Menentukan Arah Media Lokal! Dengan mengisi survei ini, Anda ikut berkontribusi dalam membangun ekosistem informasi yang sehat dan terpercaya.