I Putu Gede Putra Adnyana terpilih kembali sebagai Ketua DPD Persatuan Kontraktor Listrik Indonesia (Paklina) Bali untuk periode 2020-2025 pada Musyawarah Daerah ke-3 bertemakan "Meningkatkan Konsolidasi Asosiasi Menuju Indonesia New Normal dan Trend 4.0" yang berlangsung pada Sabtu (10/10/2020) di Kantor DPD Paklina Bali di Denpasar. 

Sebagai Ketua DPD Paklina Bali terpilih secara aklmasi, Putra Adnyana berharap pemerintah bisa memperjelas status ijin badan usaha kelistrikan pada satu instansi. Selama ini, sejak tahun 2016 pemerintah menetapkan sertifikasi usaha kelistrikan pada 2 badan yakni Kemen PUPR pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan Kemen ESDM pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK). 

Hal ini, menurutnya membuat kepengurusan ijin atau sertifikasi menjadi ribet karena berada diwajibkan untuk memenuhi sertifikasi pada 2 instansi tersebut. Dengan adanya UU Cipta Kerja yang baru disahkan, ia berharap membawa angin segar dalam penyederhanaan regulasi termasuk berkaitan dengan kepengurusan ijin tersebut hanya pada satu instansi saja.

"Ini kami seperti berkelamin 2 yakni satunya di Kemen PUPR dan satunya di Kemen ESDM. Sertifikasi di 2 badan usaha ini membuat kita ambigu, bingung mesti kemana. Kami butuh pertolongan, kejelasan. Kami ini UMKM, tidak semua punya modal besar, bahkan ada modalnya hanya maksimal di bawah 200 Juta," jelasnya didampingi Sekretaris DPD Paklina Bali I Gusti Ngurah Segara Putra, Bendahara DPD Paklina Bali Tom Priyandana, serta perwakilan anggota DPD Paklina yang hadir.

Pada periode kepemimpinan berikutnya, ia berupaya untuk memberikan pembenahan asosiasi, pembinaan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tenaga kerja kelistrikan di lapangan. Disamping itu, pihaknya juga mengupayakan agar memberikan pelayanan kelistrikan yang terbaik bagi masyarakat secara profesional, harga terjangkau dan kualitas yang terbaik.

Anggota Paklina Bali yang total berjumlah 120 anggota dimana 60 anggota bergerak khusus di elektrikal, sisanya gabungan pada bidang mekanikal dan plumbing ini cukup merasakan dampak dari pandemi Covid-19. Dimana, kata Putra Adnyana, diperkirakan terjadi penurunan omset sebanyak 70% dari rata-rata normalnya sebelum terjadi pandemi.       

"Terjadi penurunan yang signifikan selama pandemi dimana bagi anggota yang core bisnis di BUMN atau Pemerintah lebih banyak dialokasikan ke penanganan Covid-19 sehingga proyek elektrikal pemerintah juga belum turun," sebut Putra Adnyana yang juga Ketua HIPMI Badung itu.

Maklum, selama ini konsumen yang menjadi andalan terbesar anggota DPD Paklina Bali sebagian besar dari proyek pemerintah, BUMN, swasta seperti hotel dan restoran. Memang, diakuinya ada orderan dari segmen rumahan (home service) namun tidak begitu banyak. 

"Hampir tidak ada orderan sebelum masa new normal, namun setelah new normal memang ada, tetapi tidak begitu banyak seperti permintaan kelistrikan lokal home service dan karena adanya wisatawan domestik yang mulai masuk ke hotel," ungkapnya.

Sementara itu, terkait efisiensi tenaga kerja, Putra Adnyana mengungkapkan tidak bisa dipungkiri memang harus merumahkan sejumlah karyawan. Untuk itu, ia berharap kondisi ini segera berakhir dan ekonomi pulih sehingga pemerintah bisa mengalokasikan anggaran untuk proyek kelistrikan di daerah sehingga semua sektor bisa bergerak. 

"Ini merupakan pukulan telak bagi kami Asosiasi listrik merasa kurang bisa melindungi anggotanya. Tetapi memang ini keadaan dunia bukan hanya di Indonesia saja kan," katanya.