Pemerintah Target Bali Jadi Zona Hijau Awal Tahun 2021

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Pemerintah Target Bali Jadi Zona Hijau Awal Tahun 2021

Rabu, 4 November 2020, 14:50 WITA Follow

beritabali/ist

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Vaksinasi Covid-19 kemungkinan akan dimulai pada pekan ketiga Desember 2020. Rencana itu mundur dari jadwal awal yang disebut-sebut akan dimulai November ini.

"Kami akan melakukan vaksinasi di minggu ketiga Desember," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam paparan pada acara "The 7th Singapore Dialogue on Sustainable World Resources" (SDSWR) secara virtual, Rabu (4/11/2020) dikutip dari Suara.com dilansir dari Antara.

Luhut mengatakan saat ini tengah dilakukan uji klinis fase ketiga di Bandung, Jawa Barat, yang dikembangkan Sinovac dan Bio Farma.

Untuk bisa melakukan vaksinasi, pemerintah Indonesia juga akan menggunakan persetujuan penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization/EUA dari Badan Pengawas Obat dan Makanan/BPOM.

"Saya rasa (vaksinasi akan dilakukan pada) sekitar 9 juta orang di wilayah spesifik yang kami percaya berkontribusi besar pada tingginya kasus Covid-19. Di Jakarta, misalnya, ada sejumlah area yang kami percaya berkontribusi besar pada kasus Covid-19 dan berikan mereka suntikan," ujarnya yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu.

Luhut menambahkan, dalam jangka pendek, pemerintah menargetkan bisa membuat wilayah Bali menjadi zona hijau pada awal tahun 2021 mendatang menyusul vaksinasi pada minggu ketiga Desember itu.

"Kami ingin lihat Bali jadi zona hijau, itu target kami, Bali jadi zona hijau harapannya pada awal tahun depan karena kita akan mulai vaksinasi mulai minggu ketiga Desember," tuturnya.

Sebelumnya, Luhut mengatakan rencana vaksinasi Covid-19 yang tadinya akan dimulai sekitar minggu kedua November bisa saja molor.

Menurut dia, kemungkinan mundurnya jadwal vaksinasi bukan karena tidak adanya pasokan vaksin, melainkan karena dibutuhkan waktu bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan/BPOM untuk bisa mengeluarkan emergency use authorization.