Kemenkes Larang Lab PCR Patok Harga Lebih Mahal

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Kemenkes Larang Lab PCR Patok Harga Lebih Mahal

Dengan Dalih Hasil Cepat Keluar

Rabu, 27 Oktober 2021, 23:30 WITA Follow

bbn/Suara.com/Kemenkes Larang Lab PCR Patok Harga Lebih Mahal.

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Kementerian Kesehatan melarang rumah sakit atau laboratorium menaikkan harga tes PCR pemeriksaan tes Covid-19 dengan dalih kecepatan hasil tes dikeluarkan.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Abdul Kadir, mengatakan pemerintah telah menetapkan batas tarif tertinggi dengan maksimal hasil tes keluar 1x24 jam, sehingga tempat pemeriksaan PCR tidak boleh mematok harga lebih mahal jika hasil tes lebih cepat keluar.

"Seperti yang kita sampaikan dalam surat edaran bahwa ini adalah batas tarif tertinggi, artinya kita tidak mengizinkan dan tidak membenarkan ada harga di atas batas tarif tertinggi ini, apapun alasannya," kata Abdul Kadir dalam jumpa pers, Rabu (27/10/2021) dikutip dari Suara.com.

Mulai hari ini, harga tes Covid-19 dengan PCR resmi turun menjadi Rp275 ribu untuk daerah Jawa-Bali dan Rp300 ribu untuk luar Jawa-Bali.

Abdul menegaskan, jika ada rumah sakit atau laboratorium yang mematok harga lebih dari harga di atas dengan alasan apapun bisa dilaporkan ke Dinas Kesehatan dan akan disanksi.

"Bilamana ada lab yang memainkan harga misalnya atau tidak mengikuti surat edaran kita pada hari ini, maka tentunya kita meminta dinas kesehatan kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan, pengawasan, sekaligus jika pembinaan itu gagal memaksa mereka untuk mengikuti ketentuan tarif kita maka tentunya sanksi terakhirnya bisa dengan melakukan lab dan pencabutan izin operasional," tegasnya.

Hasil pemeriksaan real time PCR dengan menggunakan besaran tarif tertinggi tersebut harus dikeluarkan dengan durasi maksimal 1x24 jam dari pengambilan swab pada pemeriksaan real time PCR.

Batas tarif tertinggi ini berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan RT-PCR atas permintaan sendiri atau tes mandiri. Sementara untuk penelusuran kontak atau rujukan kasus Covid-19 ke rumah sakit masih dibiayai pemerintah.