Kebijakan Berubah-ubah, Pemerintah Mestinya Buat Skema Jelas

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Kebijakan Berubah-ubah, Pemerintah Mestinya Buat Skema Jelas

Kamis, 11 November 2021, 10:05 WITA Follow

beritabali/ist/Kebijakan Berubah-ubah, Pemerintah Mestinya Buat Skema Jelas

BERITABALI.COM, BADUNG.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Legian, Kuta, Wayan Puspa Negara mengungkap meski penerbangan internasional sudah dibuka, namun saat ini kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) belum ada.

Hal inilah, lanjutnya, yang menjadi keluhan pelaku usaha baik skala besar maupun kecil yang bergerak di sektor Pariwisata di daerah Legian khususnya. Ia mengusulkan agar dibuat skema dari Pemerintah, setelah kebijakan Open Border skema apa yang selanjutnya perlu dibentuk sehingga peraturan tidak sering berubah-ubah.

"Masyarakat dalam hal ini seperti diberi Harapan Palsu (PHP) misalnya dahulu katanya border dibuka. Selanjutnya ditutup lagi. Sedangkan saat ini border dibuka akan tetapi tidak diikuti mekanisme yang mana Wisman tersebut dapat masuk ke Bali," jelasnya, Senin (8/11) di Legian, Badung.

Dari pengamatannya serta opini berkembang, ia mengungkap ada persoalan di regulasi. Regulasi berubah-ubah, menurutnya malah membuat ragu wisman masuk ke Bali. Seperti, sebutnya, harga PCR yang berubah-ubah juga ditambah adanya pemberlakuan karantina. Tentu dalam kaitan dengan hal tersebut Bali diharapkan dikelola 'One Island One Green Soon'.

"Sehingga dalam kaitan dengan hal tersebut seluruh daerah di Bali layak untuk dikunjungi atau standar tempat-tempat di Bali tersebut layak di kunjungi," katanya.

Maka dari itu, katanya, Bali perlu memiliki Public Relation serta promosi yang baik terkait promosi yang mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan datang ke Bali.

"Jadikan Bali dari 'One island One management' dijadikan 'One island One Green Soon' atau menjadi 'quarantine in Paradise'. Tentu tetap dibarengi dengan standarisasi jelas terkait protokol kesehatan. Setidaknya dengan demikian lama Wisman menginap juga akan lebih lama," paparnya.

Selain itu juga, regulasi Pemerintah daerah, kata dia mestinya daya tawar ke Pemerintah Pusat. Hal ini lantaran Pemerintah pusat cenderung melihat dari perspektif konvensional.

"Harusnya hal yang spesifik disampaikan kepada Pemerintah Daerah kepada Pemerintah pusat agar kebijkan diturunkan Pemerintah pusat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat," katanya.

Ia menambahkan jika ekonomi Bali tidak bertumbuh maka merupakan ancaman tersendiri buat masyarakat Bali karena sejauh ini Bali tidak memiliki sektor lain yang dikembangkan selain Pariwisata.