Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Kamis, 21 Mei 2026
Ini Syarat PNS Yang Bisa Beralih Menjadi Pegawai Otorita IKN
beritabali.com/ist/suara.com/Ini Syarat PNS Yang Bisa Beralih Menjadi Pegawai Otorita IKN
BERITABALI.COM, NASIONAL.
Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2022 mengenai Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dilaksanakan pada hari Senin, 18 April 2022. Dan diterbitkan langsung pada laman resmi Sekretariat Negara pada Rabu, 4 Mei 2022.
Dalam aturan tersebut, terdapat salah satu poin yang tertulis dalam Perpres Nomor 62 Tahun 2022 mengenai Otorita IKN adalah peluang ASN yang dapat alih status menjadi pegawai otorita IKN. Aturan terkait dengan Otorita IKN ini juga mengatur bahwa para pegawai otorita IKN ini terdiri dari ASN yang merupakan PNS dan Pegawai Pemerintah.
Hal tersebut diatur dalam pasal sebelumnya yaitu pasal 5 Perpres Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita IKN yang bertuliskan bahwa pegawai otorita IKN terdiri dari ASN yang merupakan PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan “Dalam rangka efektivitas pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Nusantara, unsur dalam perangkat Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diisi oleh pegawai ASN.”
Pasal 5 ayat 2 dituliskan bahwa “Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri atas PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.”
Lalu, seperti apa syarat PNS yang hendak beralih status menjadi pegawai otorita IKN?
Dalam aturan tersebut, mengacu pada pasal 5 Perpres Nomor 62 Tahun 2022 yang mengatur mengenai Otorita IKN, PNS bisa beralih status menjadi otoritas IKN dengan syarat harus mendapatkan penugasan dari instansi induknya.
Hal tersebut ditunjukkan pada pasal 5 ayat 3, yang berbunyi:
“PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat beralih status menjadi pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara atau penugasan dari Instansi induknya.”
Tidak hanya itu, bagi para Pegawai Negeri Sipil yang beralih status menjadi pegawai Otorita IKN, maka harus berhenti, atau masa baktinya akan berakhir secara terhormat, dan akan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Meskipun begitu, bagi para PNS yang sudah ditugaskan untuk beralih status menjadi otorita IKN dan telah berakhir masa baktinya, yang bersangkutan bisa kembali ke instansi induknya bila belum mencapai masa pensiun.(sumber: suara.com)
Reporter: bbn/net
Iklan Sponsor
Berita Terpopuler
Pengendara Scoopy Tewas Terlindas Mobil di Mengwi Badung
Dibaca: 1866 Kali
Remaja di Karangasem Ditemukan Tewas Tergantung di Pohon Jati
Dibaca: 1692 Kali
Isu Duet dengan AWK di Pilgub 2030, Ini Respons De Gadjah
Dibaca: 1263 Kali
Pemerintah Dorong KEK Kura Kura Bali Jadi Pusat Keuangan Global
Dibaca: 1125 Kali
ABOUT BALI
Tradisi Wadak di Mengani Tetap Lestari, Desa Batasi Satu Godel Setahun
Wali Panguangan, Tradisi Sakral Syukuran Panen di Desa Mengani Bangli
Perang Tipat Sayan, Tradisi Syukur Petani Jaga Kesuburan Sawah
Sakralnya Bale Gajah Pura Besakih, Tak Sembarangan Orang Bisa Naik