Komisi I DPRD Tabanan Akan Tinjau Kawasan Danau Beratan dan Bedugul

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Komisi I DPRD Tabanan Akan Tinjau Kawasan Danau Beratan dan Bedugul

Sabtu, 8 April 2023, 07:10 WITA Follow

beritabali/ist/Komisi I DPRD Tabanan Akan Tinjau Kawasan Danau Beratan dan Bedugul.

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, TABANAN.

Komisi I DPRD Tabanan berencana melakukan tinjauan ke Kawasan Ulun Danu Beratan dan Bedugul. Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Putu Eka Nurcahyadi masih mengatur agenda untuk turun melakukan pengecekan di kawasan tersebut.

“Rencana akan turun. Masih mengatur jadwal,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Terkait adanya temuan pedagang liar dan bangunan tidak berijin di areal Danau Beratan Kecamatan Baturiti, Tabanan dalam sidak yang dilakukan oleh Lintas Komisi DPRD Bali pada tanggal 23 Februari, Eka menilai penataan sudah dilakukan sesuai dengan peruntukan.

Termasuk juga pedagang yang ada disekitar areal DTW dinyatakan sudah mendapat pengawasan.

Sekretaris Komisi I DPRD Tabanan I Gusti Nyoman Omardani sempat menyampaikan penataan Danau Beratan yang ada di kawasan Bedugul sejatinya telah dituangkan ke dalam rekomendasi Kelompok Kerja (Pokja) Aset beberapa tahun lalu.

Omardani yang ikut pada Pokja Aset itu menerangkan, salah satu persoalan di kawasan Bedugul tidak jauh beda dengan yang disampaikan Gubernur Koster saat melakukan kunjungan kerja di Tabanan. Di antaranya kekumuhan akibat warung-warung yang tidak ditata dengan baik.

Pokja Aset saat itu memberikan rekomendasi eksekutif segera merancang Rencana Detail Tatat Ruang (RDTR) khusus kawasan Bedugul.

Politisi PDI Perjuangan asal Kecamatan Pupuan ini menerangkan, penetapan RDTR saat ini cukup dengan peraturan bupati (perbup). Tidak seperti dulu yang mesti ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah (perda).

Meski penyusunan RDTR berlandaskan Perda RTRW Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) saat ini masih menunggu persetujuan substansi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).