NasDem Sebut PBNU Tak Berhak Larang Warganya Tentukan Pilihan Politik

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

NasDem Sebut PBNU Tak Berhak Larang Warganya Tentukan Pilihan Politik

Rabu, 6 September 2023, 08:25 WITA Follow

beritabali.com/cnnindonesia.com/NasDem Sebut PBNU Tak Berhak Larang Warganya Tentukan Pilihan Politik

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie alias Gus Choi menyebut PBNU tak berhak melarang warga Nahdlatul Ulama dalam menentukan arah dukungan politiknya.

Ia menyampaikan demikian ketika ditanyai soal pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf yang meminta tak satu pun bakal capres mengatasnamakan NU di Pilpres 2024.

"Warga NU bebas, mau ke mana bebas. Jadi PBNU enggak bisa melarang warganya, kadernya untuk berpartai dengan partai apa, koalisi dengan siapa, enggak ada larangan, itu bebas," kata Gus Choi di NasDem Tower, Selasa (5/9).

Ia menjelaskan terdapat dua istilah yang dikenal dalam NU, yakni NU struktural serta kultural. NU kultural dikenal dengan istilah warga Nahdliyin yang diperbolehkan berpolitik.

"Kalau kultural itu disebut warga nahdliyin. Warga nahdliyin itu diperbolehkan," ucap dia.

Dengan begitu, warga Nahdliyin ini diperkenankan untuk berpolitik baik mendukung partai politik maupun bergabung koalisi mendukung bakal capres-cawapres di Pilpres.

Gus Choi menerangkan hal itu diatur dalam sembilan pedoman berpolitik warga NU. Salah satunya ialah berpolitik untuk moralitas dan kemaslahatan yang dilakukan dengan akhlakul kharimah.

"Termasuk Cak Imin harus dibebaskan tidak boleh lagi didistorsi-distorsi tidak boleh lagi misalnya dicemooh-cemooh ya, itu hak dia apalagi dia pemimpin partai yang dilahirkan dari rahim NU," tegas dia.

Sebelumnya, Gus Yahya meminta tidak ada satu pun bakal capres maupun cawapres yang mengatasnamakan NU di Pilpres 2024 mendatang.

Ia menyebut para calon di Pilpres harus mengedepankan kredibilitas dan perilakunya masing-masing, bukan mengatasnamakan NU.

"Jangan ada calon mengatasnamakan NU. Kalau ada calon, itu atas nama kredibilitasnya, atas nama perilakunya sendiri-sendiri. Bukan atas nama NU," kata Gus Yayha di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9).

Gus Yahya menegaskan, jika ada warga NU yang mencalonkan diri di Pilpres 2024 mendatang harus berjuang lewat partai politik bukan melalui organisasi yang dipimpinnya.

Ia pun menepis klaim calon-calon yang mengaku telah mengantongi restu para kiai NU. Gus Yahya menekankan selama ini tak ada bahasan soal capres-cawapres.

"Kalau ada klaim kiai-kiai NU merestui, itu sama sekali tidak betul. Selama ini tidak ada pembicaraan terkait calon presiden atau wakil presiden," ujarnya.(sumber: cnnindonesia.com)