DPR Cecar Gubernur Koster Terkait Darurat Sampah dan Kerusakan Pesisir di Bali

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

DPR Cecar Gubernur Koster Terkait Darurat Sampah dan Kerusakan Pesisir di Bali

Kamis, 9 April 2026, 10:41 WITA Follow

bbn/dok TV Parlemen/DPR Cecar Gubernur Koster Terkait Darurat Sampah dan Kerusakan Pesisir di Bali.

BERITABALI.COM, JAKARTA.

Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi memberikan peringatan keras kepada Gubernur Bali Wayan Koster terkait kondisi lingkungan yang kian memprihatinkan di Pulau Dewata.

Hal ini terungkap saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Gubernur Bali, Rabu (8/4/2026) di Senayan, Jakarta.

Hanafi yang berasal dari Fraksi Partai NasDem itu menyoroti dua isu krusial, yakni tumpukan sampah yang tidak terkendali dan abrasi parah yang mulai melenyapkan garis pantai Bali. Hanafi menyatakan kondisi sampah di Bali sudah masuk kategori darurat, terutama setelah penutupan TPA Suwung.

Dampak penutupan ini memicu masalah baru di mana masyarakat mulai membakar sampah atau membuangnya ke sungai, yang pada akhirnya akan kembali mencemari pantai-pantai indah di Bali.

"Sampahnya keterlaluan, tidak ada lagi turis yang mau ke situ sekarang," tegasnya, merujuk pada kondisi di Pantai Kuta.

Dari datanya, masih ada lebih dari 35 persen sampah di Bali yang belum bisa ditangani, yang setara dengan ratusan ribu ton per tahun. Meskipun Gubernur berencana membangun pengolahan sampah organik di Klungkung dengan investasi Rp400 miliar, DPR mengkritik target penyelesaiannya di tahun 2028 yang dinilai terlalu lama untuk situasi yang sudah mendesak saat ini.

Selain masalah sampah, DPR juga mencecar mengenai abrasi parah yang menghancurkan pesisir Nusa Penida. Infrastruktur dilaporkan rusak dan lahan pertanian warga mulai tergerus akibat hilangnya garis pantai. Proyek penanganan pantai di wilayah lain seperti Candi Dasa juga dipertanyakan karena menelan biaya sangat besar, mencapai lebih dari Rp500 miliar hanya untuk menangani wilayah sepanjang 6 kilometer

"Pak Gubernur, kalau garis pantai Bapak hilang dan sampah tidak bisa ditangani, turis Bapak habis," ujar Hanafi.

Hal ini dinilai sangat berbahaya mengingat sektor pariwisata menyumbang 55% dari PDRB Bali atau senilai Rp176 triliun.
Dia juga mengingatkan bahwa saingan Bali saat ini bukan lagi sesama daerah di Indonesia, melainkan negara tetangga seperti Vietnam.