Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Jumat, 8 Mei 2026
Sidang Kasus Wartawan di Jembrana, Pembangunan SPBU Pendem Jadi Bahan Perdebatan
beritabali/ist/Sidang Kasus Wartawan di Jembrana, Pembangunan SPBU Pendem Jadi Bahan Perdebatan.
BERITABALI.COM, JEMBRANA.
Sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan oknum wartawan I Putu Suardana kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Negara, Kamis (2/10/2025) sore.
Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Firstina Antin Syahrini dengan agenda pemeriksaan tiga orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Sofyan Heru. Ketiga saksi tersebut adalah Kadis PUPR Jembrana I Wayan Sudiartha, mantan Kepala BPKAD I Komang Wiasa, serta warga Pendem I Wayan Diandra.
Dalam keterangannya, Kadis PUPR I Wayan Sudiartha menegaskan pembangunan SPBU di Pendem sudah sesuai dengan ketentuan tata ruang perkotaan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Jembrana 2012-2032.
“Penataan di kawasan tersebut tidak melanggar aturan. Justru sebelumnya kawasan itu tampak kumuh karena banyak semak dan pohon pisang. Setelah ada pengajuan Saluran Kabel Tegangan Rendah (SKTR) dan izin lain dari investor SPBU, maka diberikan kesempatan menata sesuai aturan,” jelasnya.
Sementara itu, mantan Kepala BPKAD I Komang Wiasa menyampaikan lahan yang digunakan SPBU sebenarnya merupakan kewenangan Dinas Sosial karena masih menjadi satu kesatuan dengan Taman Makam Pahlawan. Namun karena Dinas Sosial tidak bersedia membuat kontrak, akhirnya BPKAD yang ditugaskan untuk menanganinya.
Saksi lainnya, warga Pendem I Wayan Diandra, mengaku pernah mendatangi lokasi pembangunan SPBU untuk menanyakan izin penebangan pohon.
“Saya hanya peduli lingkungan. Kalau sudah ada izin, saya tidak mempermasalahkan. Saya juga tidak pernah bilang itu mencaplok atau mengganggu,” katanya.
Menanggapi keterangan saksi, terdakwa Putu Suardana mengaku masih bingung terutama terkait kewenangan penataan sempadan sungai, apakah menjadi kewenangan PUPR atau Balai Wilayah Sungai (BWS). Ia juga menilai ada keterangan saksi yang menurutnya tidak sesuai.
Jaksa Penuntut Umum Sofyan Heru menyampaikan, pada sidang berikutnya akan menghadirkan tiga orang saksi ahli, yaitu ahli bahasa, ahli hukum pidana, dan ahli dewan pers. Sidang dijadwalkan kembali digelar Kamis (16/10/2025).
Editor: Redaksi
Reporter: bbn/jbr
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Berita Terpopuler
Remaja di Karangasem Ditemukan Tewas Tergantung di Pohon Jati
Dibaca: 803 Kali
Isu Duet dengan AWK di Pilgub 2030, Ini Respons De Gadjah
Dibaca: 697 Kali
Pemerintah Dorong KEK Kura Kura Bali Jadi Pusat Keuangan Global
Dibaca: 517 Kali
Polisi Bongkar Praktik LC di Bawah Umur di Kafe Gianyar
Dibaca: 498 Kali
ABOUT BALI
Wali Panguangan, Tradisi Sakral Syukuran Panen di Desa Mengani Bangli
Perang Tipat Sayan, Tradisi Syukur Petani Jaga Kesuburan Sawah
Sakralnya Bale Gajah Pura Besakih, Tak Sembarangan Orang Bisa Naik
Menyambut Energi Baru Imlek Lewat Ritual Rupang