Bali Dinilai Belum Layak Sandang Predikat Pulau Terbaik

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Bali Dinilai Belum Layak Sandang Predikat Pulau Terbaik

Jumat, 17 Oktober 2025, 14:00 WITA Follow

beritabali/ist/Bali Dinilai Belum Layak Sandang Predikat Pulau Terbaik.

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Predikat Pulau Terbaik di Asia 2025 yang baru saja disandang Bali menuai tanggapan kritis dari kalangan akademisi.

Guru Besar Pariwisata Universitas Udayana (Unud), Prof. Dr. I Putu Anom, M.Par., menilai Bali belum sepenuhnya siap menyandang predikat tersebut karena masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, terutama tata ruang dan pengelolaan sampah.

“Bali sebenarnya belum siap menyandang predikat tersebut mengingat banyaknya permasalahan-permasalahan dihadapi Bali, terutama tata kelola Bali yang masih lemah karena banyaknya permasalahan terutama masalah kemacetan lalu lintas, masalah sampah, kerusakan lingkungan yang belum ada solusi yang baik sampai saat ini,” jelas Prof. Anom, Jumat (17/10/2025) di Badung.

Menurutnya, penghargaan ini justru harus dijadikan cambuk bagi Bali agar berbenah dan tidak mengecewakan wisatawan yang berkunjung di masa mendatang.

Selain masalah tata kelola dan sampah, Prof. Anom juga menyoroti kemacetan lalu lintas yang dinilai berpotensi merusak pengalaman wisatawan di Bali.

“Kemacetan lalu lintas yang mengecewakan wisatawan karena banyak waktu yang habis diperjalanan, berakibat berkurangnya daya tarik wisata yang dapat dikunjungi. Kemacetan lalu lintas tersebut harus ditindaklanjuti dengan rekayasa lalu lintas, ke depan dengan anggaran tersedia diharapkan dapat membangun underpass, shortcut, dan lain-lain. Demikian pula harus cepat diusahakan pembenahan tata kelola sampah dengan meniru daerah lain yang sudah berhasil dalam mengelola sampah,” paparnya.

Ia juga menegaskan pentingnya ketegasan pemerintah daerah dalam menegakkan aturan tata ruang dan menertibkan pelanggaran yang merusak wajah Bali sebagai destinasi wisata dunia.

“Pemerintah Bali bersama kabupaten, kota harus tegas memberikan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang dan harus tegas menetapkan tata ruang, yang diikuti sejak awal. Di sektor pariwisata paling urgent tentu menertibkan usaha tidak berijin alias bodong yang beroperasi menimbulkan persaingan tidak sehat dan mengurangi PAD (Pendapatan Asli Daerah),” bebernya.

Lebih lanjut, Prof. Anom menekankan bahwa pencapaian predikat bergengsi ini perlu diimbangi dengan pembenahan nyata di lapangan agar tidak menjadi sekadar prestasi simbolik.

“Memberikan image yang positif, setidaknya dibarengi dengan pembenahan-pembenahan masalah-masalah yang krusial, sehingga diusahakan secara bertahap dapat ditanggulangi permasalahan-permasalahan krusial yang dihadapi Bali saat ini,” paparnya.

Ia menambahkan agar pemerintah dan pelaku industri pariwisata tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, melainkan juga menjaga keselamatan alam, manusia, dan budaya Bali sebagai fondasi keberlanjutan pariwisata Pulau Dewata.

“Pemerintah dan pelaku pariwisata harus konsisten menjaga dan memajukan Bali, tidak semata menguntungkan dari segi ekonomi tetapi harus mewujudkan keselamatan alam Bali, manusia dan Budaya Bali,” tandasnya.