Konflik Timur Tengah, Dua PMI Asal Gianyar Terdata Bekerja di Kuwait

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Konflik Timur Tengah, Dua PMI Asal Gianyar Terdata Bekerja di Kuwait

Rabu, 4 Maret 2026, 12:53 WITA Follow

beritabali/ist/Konflik Timur Tengah, Dua PMI Asal Gianyar Terdata Bekerja di Kuwait.

BERITABALI.COM, GIANYAR.

Situasi ketegangan di kawasan Timur Tengah menjadi perhatian pemerintah daerah. Dua Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Gianyar dilaporkan telah terkonfirmasi bekerja di Kuwait.

Kedua PMI tersebut diketahui diberangkatkan melalui PT Alqurny. Informasi ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar, Gede Suardana, saat dikonfirmasi pada Selasa (3/3).

Meski demikian, pihaknya menyampaikan hingga kini masih menunggu keterangan resmi dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia maupun BP3MI terkait kondisi dan langkah penanganan lanjutan.

“Kami sudah menerima informasi awal terkait dua PMI tersebut. Namun untuk detail kondisi dan langkah tindak lanjut, kami masih menunggu berita resmi dari BP2MI dan BP3MI,” ujar Gede Suardana.

Ia menegaskan, Dinas Tenaga Kerja Gianyar terus mengintensifkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memastikan kondisi terkini kedua PMI tersebut, termasuk aspek perlindungan dan keselamatan selama berada di luar negeri.

Selain itu, Disnaker Gianyar juga telah meneruskan imbauan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat melalui media sosial resmi Disnaker sebagai langkah antisipasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Imbauan tersebut mengajak PMI agar tetap menjaga komunikasi dengan perwakilan RI serta segera melapor apabila menghadapi kendala di negara penempatan.

Menurut Gede Suardana, setiap penempatan PMI harus melalui prosedur resmi dan pengawasan ketat agar hak serta keselamatan pekerja terjamin. Pihaknya kembali mengingatkan masyarakat yang berencana bekerja ke luar negeri agar memastikan perusahaan penyalur memiliki izin resmi dan terdaftar pada instansi berwenang.

“Koordinasi tetap kami lakukan. Kami juga sudah menyebarkan himbauan dari KBRI melalui media sosial Disnaker agar informasi cepat diterima masyarakat. Begitu ada keterangan resmi dari BP2MI atau BP3MI, akan segera kami sampaikan kepada publik,” tegasnya.