Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Senin, 11 Mei 2026
Bawaslu Bali Soroti Status KTP Pensiunan Polri yang Belum Diperbarui
beritabali/ist/Bawaslu Bali Soroti Status KTP Pensiunan Polri yang Belum Diperbarui.
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Di tengah pembahasan mengenai kualitas demokrasi dan akurasi data pemilih, Bawaslu Bali menyoroti masih adanya pensiunan anggota Polri yang belum memperbarui status kependudukan setelah memasuki masa purnatugas.
Persoalan tersebut dinilai bukan sekadar masalah administrasi, tetapi berpotensi menghambat hak politik warga negara dalam pemilu.
Isu itu mengemuka dalam audiensi Bawaslu Bali bersama Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri) Daerah Bali, Kamis (7/5/2026).
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani mengatakan pihaknya masih menemukan pensiunan Polri yang secara faktual telah pensiun, namun status pada KTP elektronik masih tercatat sebagai anggota Polri aktif.
Dalam sistem pemilu di Indonesia, anggota TNI dan Polri aktif tidak memiliki hak memilih maupun dipilih. Kondisi tersebut membuat status kependudukan menjadi faktor penting dalam menentukan seseorang dapat menggunakan hak politiknya atau tidak.
“Maksud kami, masih ditemukan di beberapa tempat pensiunan Polri yang sudah pensiun namun belum mengubah status pada KTP. Jika statusnya masih aktif, mereka tidak bisa menyalurkan hak pilihnya dan juga tidak memiliki hak dipilih. Jangan sampai hak yang seharusnya dimiliki warga negara justru tidak dapat digunakan pada Pemilu 2029,” ujar Ariyani pada Kamis (7/5/2026).
Menurut Bawaslu Bali, persoalan daftar pemilih tidak selalu muncul saat tahapan pemilu berlangsung, melainkan juga dapat berakar dari masalah administrasi kependudukan yang tidak diselesaikan sejak awal.
Pemutakhiran data kependudukan dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan memastikan hak konstitusional warga negara tetap terlindungi.
Bawaslu Bali juga memandang ketidaksesuaian status kependudukan sebagai salah satu kerentanan dalam tata kelola data pemilih yang perlu ditangani lebih dini.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris PP Polri Bali, I Wayan Lotra Hariyasa menyatakan pihaknya akan meneruskan informasi tersebut kepada para anggota purnawirawan agar segera melakukan perubahan status di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
“Akan saya sampaikan kepada anggota. Ke depan kami akan melaksanakan musda sehingga informasi ini bisa diteruskan kepada anggota kami agar para pensiunan segera mendatangi Dukcapil setempat untuk mengubah status pada KTP,” kata Lotra Hariyasa.
Audiensi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak pilih tidak hanya bergantung pada tahapan pemungutan suara, tetapi juga pada kesadaran administrasi kependudukan dan koordinasi antar lembaga dalam menjaga validitas data pemilih.
Editor: Redaksi
Reporter: bbn/jun
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Berita Terpopuler
Remaja di Karangasem Ditemukan Tewas Tergantung di Pohon Jati
Dibaca: 1011 Kali
Isu Duet dengan AWK di Pilgub 2030, Ini Respons De Gadjah
Dibaca: 815 Kali
Pemerintah Dorong KEK Kura Kura Bali Jadi Pusat Keuangan Global
Dibaca: 631 Kali
Polisi Bongkar Praktik LC di Bawah Umur di Kafe Gianyar
Dibaca: 590 Kali
ABOUT BALI
Wali Panguangan, Tradisi Sakral Syukuran Panen di Desa Mengani Bangli
Perang Tipat Sayan, Tradisi Syukur Petani Jaga Kesuburan Sawah
Sakralnya Bale Gajah Pura Besakih, Tak Sembarangan Orang Bisa Naik
Menyambut Energi Baru Imlek Lewat Ritual Rupang