Refleksi akhir tahun yang digelar Deep Intelligence Research, DEEP Indonesia, dan Rumah Perubahan pada Senin (2/12) di Bekasi menghadirkan pemaparan penting mengenai ancaman baru di era teknologi. Dalam Keynote Speak, Prof. Rhenald Kasali, Ph.D., menyampaikan peringatan keras mengenai perubahan lanskap geopolitik dan kemampuan negara membaca risiko modern.

“Zaman sekarang perang makin murah. Dulu negara mengirim tentara manusia, sekarang cukup mengirim mesin, drone, dan kecerdasan buatan. Kita sudah tidak hidup di era disrupsi. Ini sudah memasuki Quantum Age, zaman ketika konflik bisa muncul hanya dengan algoritma dan keputusan bisa diambil oleh mesin. Jika negara tidak cepat beradaptasi, kita bisa kalah bahkan tanpa tahu siapa musuhnya,” ujar Prof. Rhenald Kasali, Ph.D.

Menurutnya, perubahan kini tidak lagi linier atau eksponensial, melainkan bergerak secara kuantum. Ancaman terbesar bukan lagi kekuatan militer, tetapi kecepatan teknologi yang melampaui kemampuan negara dalam merespons. “Di Quantum Age, intuisi politik tidak cukup. Negara harus mengambil keputusan secepat teknologi bergerak,” tegasnya.

DEEP Intelligence: Krisis Kepercayaan Publik Sepanjang 2025

Dalam pemaparan riset tahunan, Direktur DEEP Indonesia sekaligus Direktur Komunikasi DIR, Neni Nur Hayati, mengungkap hasil analisis berbasis artificial intelligence terhadap 174.730 percakapan publik sepanjang 2025. Riset tersebut menunjukkan penurunan signifikan kepercayaan masyarakat terhadap sejumlah sektor nasional.

“Percakapan publik didominasi isu otoritarianisme, konflik elite, PSU yang berlarut-larut, hingga kekecewaan masyarakat terhadap komunikasi kebijakan pemerintah. Lonjakan terbesar terjadi saat demo nasional 28 Agustus lalu,” ujar Neni.

Ia juga menyebut persepsi publik terhadap hukum semakin negatif, terutama terkait isu RUU KUHAP serta beberapa kasus besar yang menyita perhatian nasional. Narasi “KPK sudah tidak relevan” menjadi salah satu yang paling banyak muncul.

Di bidang ekonomi, program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan besar, namun diiringi kritik soal ketidaksiapan pelaksanaan. Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi 8% dinilai publik sebagai harapan yang tidak realistis.

Riset juga menemukan jurang persepsi antara media dan publik terkait isu internasional—khususnya krisis Gaza—di mana pemberitaan media cenderung positif tetapi opini publik justru menunjukkan ketidakpercayaan.

“Publik bukan hanya mengkritik. Mereka kelelahan karena kebijakan terasa jauh dari realitas yang mereka hadapi. Ini menandakan hubungan negara dan warga berada dalam titik paling rawan.”

Rhenald: Negara Harus Beradaptasi dengan Logika Quantum Age

Menanggapi hasil riset tersebut, Rhenald menekankan perlunya perubahan cara kerja negara dalam membaca risiko dan mengambil keputusan. Ia mengingatkan bahwa ancaman masa depan datang dari AI, informasi palsu, dan serangan digital—bukan lagi tank dan pasukan.

“Rakyat hidup dengan logika digital. Negara harus mengejar ritme itu. Jika tidak berubah, maka distrust akan membesar dengan cepat,” ujar Rhenald.

Forum Lintas Sektor Soroti Tantangan Demokrasi dan Tata Kelola Negara

Diskusi refleksi akhir tahun ini menghadirkan berbagai tokoh nasional, mulai dari akademisi, legislator, pemerintah daerah, hingga praktisi teknologi. Mereka memberikan perspektif lintas sektor terhadap hasil riset Deep Intelligence Research, menguatkan pesan bahwa dinamika politik, hukum, ekonomi, dan tata kelola negara membutuhkan pendekatan kolaboratif.

Menutup forum, Direktur DEEP Indonesia Neni Nur Hayati menekankan pentingnya pemanfaatan big data untuk pengambilan keputusan kolektif.

“Ketika big data sudah ada, pertanyaannya, how the next? Bagaimana kita bergerak? Dengan siapa kita bergerak? Karena di era seperti ini, kolaborasi adalah kunci,” ujarnya.

Menurut Neni, data hanya akan berdampak jika pemerintah, akademisi, legislatif, dan masyarakat sipil berada dalam ekosistem kolaboratif yang sama untuk menjawab percepatan perubahan di zaman kuantum.