PPS Buleleng Datangi KPU dan Kesbanglimas

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

PPS Buleleng Datangi KPU dan Kesbanglimas

Jumat, 31 Agustus 2007, 18:03 WITA Follow

ilustrasi/google

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, BULELENG.

Kekecewaan anggota Panitia Pemungutan Suara atau PPS yang honornya belum dibayarkan mencapai titik klimaks, belasan anggota PPS se-Kecamatan Buleleng,

mendatangi sekretariat KPU Buleleng dan kantor Kesbanglimas.Kedatangan belasan anggota PPS se-Kecamatan buleleng, ke KPU didampingi langsung oleh Ketua Paguyuban Perangkat Desa dan Ketua Forkomdeslu.

Belasan anggota PPS tesebut diterima Ketua KPU Buleleng Wayan Rideng, anggota KPU Nyoman Sutawan Bendesa dan Sekretaris KPU Hidayat Abbas.Dalam pertemuan itu terungkap, kekecewaan para anggota PPS yang belum menerima honor selama sebulan. Padahal, mereka telah dibubarkan Juli lalu.

Lantaran persoalan itu, para PPS ini menuntut agar honor bulan Juli segera bisa dicairkan.Menurut Sekretaris PPS Desa Bhaktiseraga Made Sutama, kalau melihat dari nilai nominalnya honor tersebut sudah sangat kecil, tapi pesoalan ini bisa mepengaruhi kinerja PPS kedepan yakni saat pemilihan gubernur.

“ Perlu juga kami sampaikan tuntutan, jadi untuk lancarnya dalam pilgub nanti, kami minta KPU supaya melunasi hutang-hutang kepada PPS, karena sekarang ini sudah dua bulan lewat, padalah pulkada sudah lewat. ” ungkap Sutama.Ketua Forkomdeslu Gusti Kadek Artana, selaku pendamping para PPS mengaku kecewa dengan sikap KPU yang belum juga membayar honor PPS.

“seoalah-olah kinerja dari PPS tidak lagi dihargai padahal mereka sudah melaksanakan kewajibannnya saat pemilihan bupati Buleleng lalu, ” tegas Artana.Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua KPU Buleleng Wayan Rideng menegaskan, kondisi yang terjadi saat ini juga menjadi kekawatiran KPU. Karena sesuai ketentuan keuangan sekarang, yang mengelola keuangan sepenuhnya menjadi tanggungjawab kesbanglimas.

“ Yang bisa mengelola apbd adalah instansi vertical pemkab, sedangkan KPUD bukan instansi vertical, bahasa sederhananya tidak bisa membuka rekening, sehingga mekanisme kerja yang boleh adalah Kantor Kesatuan Bangsa sebab seluruh anggaran pilkada sepenuhnya dikelola kesbanglinmas, ” papar Rideng.

Sekretaris KPU, Hidayat Abbas menjelaskan, keterlamabatan pencairan itu lantaran ada perubahan informasi dari bendahara pilkada yang ada di kesbanglimas, termasuk ada perubahan aturan keuangan. “Belum ada format karena saat ini masa transisi dalam pengelolaan dana pilkada, ” jelasnya.

Mendengar penjelasan dari jajaran KPU, PPS yang datang ke KPU tampaknya belum juga puas. mereka kembali mendatangi kantor Kesbanglimas diantar oleh Ketua KPU dan sekretaris KPU, kehadiran PPS di kesbanglimas diterima langsung oleh Kepala Kantor Kesbanglimas I Gusti Bagus Ngurah Wiresena.
Dalam penjelasannya, Kepala Kesbanglinmas Ngurah Wiresena mengungkapkan, sudah ada solusi untuk membuatkan SPJ sebagai bukti mengamprah pada bagian keuangan dengan meminta aga KPU membuat surat pernyataan yang menyebutkan semua peryaratan sudah lengkap.