Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Sabtu, 31 Oktober 2026
WALHI: Tabanan Harus Lakukan Mitigasi Konflik Perebutan Air
Beritabali.com
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Konflik perebutan air Telaga Tunjung antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tabanan dengan subak mendapatkan respon tegas dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali, Sabtu (25/10). Karena konflik tersebut dianggap telah menambah deretan panjang konflik perebutan sumber daya air di kabupaten lumbung beras tersebut.
Semakin maraknya konflik perebutan sumber daya air tidak bisa dilepaskan dari pembiaran atas konflik maupun kesalahan pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah kabupaten. Sebut saja konflik Subak Yeh Gembrong dengan PDAM, penolakan Subak Mengesta terhadap pengoboran ABT oleh Hotel Vita Life di Wongaya Betan, hingga Petani Jatiluwih yang mengeluhkan keberadaan sumur bor di daerah mereka.
Dari pengamatan WALHI, kabupaten yang paling banyak mengalami konflik air adalah Tabanan. Konflik ini sendiri dipicu oleh kegagalan pemerintah kabupaten untuk menjaga kelestarian kawasan resapan dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, ungkap Agung Wardana, Direktur WALHI Bali.
Pemerintah Kabupaten Tabanan, menurut WALHI Bali, lebih sibuk untuk menerima investasi-investasi yang haus lahan dan haus sumber daya alam termasuk air daripada menyelamatkan alam Bali dari serbuan modal. Hal ini menyebabkan terjadi alih fungsi kawasan resapan baik hutan menjadi Geothermal, maupun lahan produktif menjadi hotel dan villa, sehingga menurunkan pasokan air namun menaikkan kebutuhan akan air.
Ditengah maraknya investasi maka kebutuhan airpun menjadi meningkat, maka pada gilirannya subak harus menjadi korban karena airnya diambil untuk memenuhi kebutuhan investasi. Hal inilah yang terjadi dibalik konflik air Embung Telaga Tunjung, ujar Agung.
Solusi yang ditawarkan oleh WALHI Bali adalah melakukan jeda atau menghentikan investasi-investasi haus lahan dan sumber daya alam, seperti pembangunan hotel, villa maupun lapangan golf. Saat jeda berlangsung, Pemerintah Kabupaten Tabanan harus menyusun kebijakan tata ruangnya yang saat ini masih terkatung-katung, melakukan penataan atas kerusakan lingkungan dan tananan sosial akibat arus investasi, dan melakukan mitigasi atas konflik perebutan sumber daya air.
Berkaitan dengan banyaknya konflik melibatkan PDAM Tabanan yang merupakan badan pelayanan publik, WALHI mendorong dilakukannya audit atas kinerja PDAM Tabanan. Audit keuangan dan audit manajemen dibutuhkan untuk melihat apakah PDAM bekerja secara efisien dan efektif. Kedepan, orang-orang yang mengelola PDAM haruslah orang yang paham fungsi pelayanan publiknya bukan justru diambil atas dasar konsesi-konsesi politik.
Reporter: bbn/sin
Iklan Sponsor
Berita Terpopuler
Mess di Panjer Diserang 19 Orang, Empat Pemuda Luka
Dibaca: 6032 Kali
Perempuan 36 Tahun Akhiri Hidup di Kamar Kos Tulikup Gianyar
Dibaca: 4701 Kali
Rem Blong, Dua Pria Tewas Kecelakaan di Sukasada
Dibaca: 2669 Kali
Telkom Resmi Spin-Off Infrastruktur Fiber ke InfraNexia
Dibaca: 2360 Kali
Menkum Dorong WIPO Buat Standar Global Royalti, Karya AI Tak Dilindungi
Dibaca: 2249 Kali
ABOUT BALI
Misteri Lontar Lombok yang Tersimpan di Museum Dukuh Penaban Karangasem
Nyenuk Ngingkup di Tampaksiring Kembali Digelar Setelah 48 Tahun
Guruh Sudah Meramal Overtourism Bali pada Lagu "Chopin Larung" 1975
Ban Truk Meledak, Sopir Tewas di Rest Area Pekutatan
Menelusuri Jejak Arsitektur Taman Soekasada Ujung