Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Rabu, 6 Mei 2026
Pemkab Jembrana Bantah Melenceng
Negara
images.google.com
BERITABALI.COM, JEMBRANA.
Penilaian anggota DPRD Jembrana terkait melencengnya proyek bantuan pusat dari petunjuk operasional kegiatan (POK), dibantah Pemkab Jembrana. Proyek-proyek yang ditudingkan melenceng dari POK sejatinya merupakan sisa anggaran dari proyek yang dibiayai oleh pusat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, I Ketut Swijana mengungkapkan tahun 2007 Pemkab Jembrana menerima bantuan tahap kedua penanggulangan bencana alam dari Menkokesra sebesar Rp. 8 milyar yang POKnya untuk pembuatan revetmen Pantai Rambut Siwi sepanjang 735 meter.
“Namun realisasinya malah lebih panjang menjadi 806 meter dan menyisakan anggaran Rp 2,355 miliar,” terang Swijana ketika ditemui, Selasa (9/6). Lanjut Swijana, tahun 2007, Pemkab Jembrana kembali menerima bantuan tahap ketiga dana penanggulangan bencana alam dari Menkokesra sebesar Rp. 2 milyar yang POKnya digunakan untuk perbaikan revetmen Pantai Yeh Embang yang menghabiskan dana sebesar Rp. 900 juta lebih.
“Sebagian sisanya digunakan untuk membangun reveten di Pantai Delod Berawah,” ujarnya. Sedangkan gabungan sisa-sisa dana tersebut, imbuh Swijana, digunakan untuk membangun senderan Sungai Ijogading sebesar Rp. 1,9 miliar dan kanal di Tedung Bali senilai Rp. 790 juta. “Jadi kalau dilihat, tidak ada proyek pusat yang melenceng dari POKnya. Namun karena kita bisa melakukan efisiensi, ada sisa dana yang bisa kita gunakan untuk pembangunan lainnya,” terangnya.
Sedangkan untuk tahun 2008, kata Swijana, Pemkab Jembrana kembali menerima gelontoran dana pasca bencana alam sebesar Rp. 3 miliar yang POKnya diperuntukkan untuk rehab pura Puseh Banjar Tengah, Negara, revetmen Pantai Pengeragoan dan perbaikan saluran irigasi di subak Pangkung Jajang.
“Sayangnya dana tersebut belum bisa kita cairkan lantaran dalam salah satu butir POKnya, bangunan-bangunan yang dibiayai oleh dana pusat harus menjadi aset daerah,” terangnya. Hal ini, kata Swijana, terkendala pada pura Puseh Banjar Tengah yang tidak bisa dijadikan aset daerah. “Kita sudah bersurat agar POK untuk Pura Puseh bisa dirubah untuk perbaikan jalan,” pungkasnya.
Reporter: bbn/sin
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Berita Terpopuler
Isu Duet dengan AWK di Pilgub 2030, Ini Respons De Gadjah
Dibaca: 535 Kali
Remaja di Karangasem Ditemukan Tewas Tergantung di Pohon Jati
Dibaca: 416 Kali
Pemerintah Dorong KEK Kura Kura Bali Jadi Pusat Keuangan Global
Dibaca: 414 Kali
Polisi Bongkar Praktik LC di Bawah Umur di Kafe Gianyar
Dibaca: 412 Kali
ABOUT BALI
Wali Panguangan, Tradisi Sakral Syukuran Panen di Desa Mengani Bangli
Perang Tipat Sayan, Tradisi Syukur Petani Jaga Kesuburan Sawah
Sakralnya Bale Gajah Pura Besakih, Tak Sembarangan Orang Bisa Naik
Menyambut Energi Baru Imlek Lewat Ritual Rupang