Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
Trending:
- Selasa, 27 Oktober 2026
BPD Bali Dinilai Bandel
Renon
Selasa, 28 Juli 2009,
13:13 WITA
Follow
IKUTI BERITABALI.COM DI
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Gubernur Bali Made Mangku pastika akhirnya gerah terkait perekrutan pegawai di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali. Hal ini terjadi karena BPD Bali tidak pernah melaporkan adanya perekrutan pegawai itu kepada Gubernur.
Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali I Putu Suardhika pada keterangannya di Renon, Selasa (28/8) mengatakan, Gubernur sangat gerah dan menyayangkan adanya masalah tersebut.
-uPada awalnya Bapak Gubernur tidak mengetahui perekrutan itu. Dan begitu diberitahu ada perekrutan pegawai oleh Dirut saat ini, Bapak Gubernur langsung menegur agar perekrutan itu dipending sampai Dirut baru diresmikan,- ungkap Putu.
Gubernur sudah pernah meminta manajemen BPD saat ini untuk tidak melakukan perekrutan pegawai sebelum Dirut baru diresmikan. Jika perekrutan tetap dilakukan juga, itu menunjukkan manajemen BPD membandel.
Menurut Putu Suardhika, Gubernur meminta agar perekrutan pegawai BPD Bali dilakukan sesuai dengan prinsi-prinsip penyelenggaraan perusahaan pemerintah yang baik (good corporate governance) dalam artian harus transparan, melibatkan partisipasi publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntable).
Gubernur juga meminta agar pihak BPD melaporkan perekrutan itu sehingga diketahui dengan jelas berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan, apa kualifikasinya dan bagaimana proses seleksinya. Sistem jatah-jatahan bagi para pemegang saham (bupati/walikota) dan anggota DPRD agar dihapuskan.
Apalagi sampai ada sinyalemen kalau jatah itu diperjual belikan dengan harga tertentu, yakni Rp150 juta per orang.
-uSaya tegaskan disini bahwa Bapak Gubernur sangat tidak setuju dengan sistem jatah-jatahan itu karena bertentangan dengan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas yang dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan perusahaan pemerintah yang baik (good governance) dan itu telah menjadi komitmen seluruh tingkat pemerintahan di Bali ini,- tegas Putu.
Lebih lanjut Putu Suardhika mengingatkan, anggota masyarakat yang mengetahui adanya ketidakberesan dalam perekrutan pegawai agar tidak sungkan-sungkan melaporkan kepada pihak berwajib atau langsung kepada Gubernur Bali. Laporan itu bisa disampaikan melalui surat, atau dapat pula secara langsung dalam acara simakrama Gubernur Bali yang diselenggarakan setiap bulan. (mlt)
Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali I Putu Suardhika pada keterangannya di Renon, Selasa (28/8) mengatakan, Gubernur sangat gerah dan menyayangkan adanya masalah tersebut.
-uPada awalnya Bapak Gubernur tidak mengetahui perekrutan itu. Dan begitu diberitahu ada perekrutan pegawai oleh Dirut saat ini, Bapak Gubernur langsung menegur agar perekrutan itu dipending sampai Dirut baru diresmikan,- ungkap Putu.
Gubernur sudah pernah meminta manajemen BPD saat ini untuk tidak melakukan perekrutan pegawai sebelum Dirut baru diresmikan. Jika perekrutan tetap dilakukan juga, itu menunjukkan manajemen BPD membandel.
Menurut Putu Suardhika, Gubernur meminta agar perekrutan pegawai BPD Bali dilakukan sesuai dengan prinsi-prinsip penyelenggaraan perusahaan pemerintah yang baik (good corporate governance) dalam artian harus transparan, melibatkan partisipasi publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntable).
Gubernur juga meminta agar pihak BPD melaporkan perekrutan itu sehingga diketahui dengan jelas berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan, apa kualifikasinya dan bagaimana proses seleksinya. Sistem jatah-jatahan bagi para pemegang saham (bupati/walikota) dan anggota DPRD agar dihapuskan.
Apalagi sampai ada sinyalemen kalau jatah itu diperjual belikan dengan harga tertentu, yakni Rp150 juta per orang.
-uSaya tegaskan disini bahwa Bapak Gubernur sangat tidak setuju dengan sistem jatah-jatahan itu karena bertentangan dengan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas yang dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan perusahaan pemerintah yang baik (good governance) dan itu telah menjadi komitmen seluruh tingkat pemerintahan di Bali ini,- tegas Putu.
Lebih lanjut Putu Suardhika mengingatkan, anggota masyarakat yang mengetahui adanya ketidakberesan dalam perekrutan pegawai agar tidak sungkan-sungkan melaporkan kepada pihak berwajib atau langsung kepada Gubernur Bali. Laporan itu bisa disampaikan melalui surat, atau dapat pula secara langsung dalam acara simakrama Gubernur Bali yang diselenggarakan setiap bulan. (mlt)
Berita Denpasar Terbaru
Berita Premium
Reporter: -
Berita Terpopuler
01
Mess di Panjer Diserang 19 Orang, Empat Pemuda Luka
Dibaca: 5926 Kali
02
Perempuan 36 Tahun Akhiri Hidup di Kamar Kos Tulikup Gianyar
Dibaca: 4647 Kali
03
Rem Blong, Dua Pria Tewas Kecelakaan di Sukasada
Dibaca: 2613 Kali
04
Telkom Resmi Spin-Off Infrastruktur Fiber ke InfraNexia
Dibaca: 2270 Kali
05
Menkum Dorong WIPO Buat Standar Global Royalti, Karya AI Tak Dilindungi
Dibaca: 2218 Kali
ABOUT BALI
Misteri Lontar Lombok yang Tersimpan di Museum Dukuh Penaban Karangasem
Kamis, 8 Oktober 2026
Nyenuk Ngingkup di Tampaksiring Kembali Digelar Setelah 48 Tahun
Sabtu, 3 Oktober 2026
Guruh Sudah Meramal Overtourism Bali pada Lagu "Chopin Larung" 1975
Sabtu, 26 September 2026
Ban Truk Meledak, Sopir Tewas di Rest Area Pekutatan
Senin, 21 September 2026
Menelusuri Jejak Arsitektur Taman Soekasada Ujung
Senin, 21 September 2026