KMPB : Proses Pilgub Bali Tidak Sehat dan Tak Mendidik

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

KMPB : Proses Pilgub Bali Tidak Sehat dan Tak Mendidik

Minggu, 20 Januari 2013, 14:42 WITA Follow

beritabali.com

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Koalisi Masyarakat untuk Pilgub Bali (KMPB) menyodorkan 20 nama cagub dan cawagub alternatif dalam pemilihan Gubernur Bali 15 Mei 2013. Langkah ini ditempuh karena koalisi menilai proses Pilgub Bali 2013 berjalan tidak sehat dan tidak mendidik.

Deklarasi 20 calon gubernur dan calon wakil gubernur Bali alternatif ini disampaikan di hotel Inna Bali, jalan Veteran Denpasar, Minggu 20/1/2013. 20 calon gubernur dan calon wakil gubernur alternatif yang dimunculkan koalisi ini diantaranya Made Arjaya (Ketua Komisi I DPDR Bali), Prof, Dr Made Bakta (Rektor Unud), Gusti Ngurah Harta (Pinisepuh Perguruan Sandhi Murti), Cokorda Atmaja (Rektor Universitas Ngurah Rai), Prof. Suryani (Guru Besar Unud), serta beberapa tokoh Bali lainnya dari lintas elemen seperti akademisi, LSM, ormas, dan seniman.

"Kita merasa gelisah dan risau dengan proses Pilgub Bali saat ini, seakan-akan Bali ini krisis kader. Sejak awal hanya dua tokoh yang diusung partai (Pastika dan Puspayoga) itu yang mengemuka," kata Ketua Koalisi Masyarakat untuk Pilgub Bali, Putu Wirata Dwikora. Dewan Pembina Koalisi Masyarakat untuk Pilgub Bali, Prof Made Bakta menambahkan, apa yang dilakukan koalisi ini sebagai bentuk kontrubisi terhadap Bali ke depan.

"Kita tidak puas dengan proses pilkada Bali yang sedang berjalan. Ini tidak sehat dan tidak bagus bagi pendidikan politik di Bali. Kita ingin agar proses pilgub Bali didorong agar lebih baik. 20 figur alternatif ini kita munculkan, kita lempar ke masyarakat dan parpol. Apakah ujungnya nanti akan diundang parpol, itu terserah nanti. Ini perlu strategi dan konsep yang matang, kita harap koalisi ini tetap kompak,"ujarnya. 20 figur cagub/cawagub Bali alternatif yang dimunculkan, kata Bakta, lebih untuk menjaga Bali ke depannya.

"Bagaimana kelanjutannya ke depan, nanti tergantung pada situasi yang dihadapi. Bisa saja figur alternatif ini masuk ke salah satu calon yang saat ini, tapi sebelumnya harus ada kontrak politik, misalnya bersedia komitmen menjaga RTRW Bali, anti anti korupsi, dan lain sebagainya. Jadi apakah akan masuk ke Pastika atau Puspayoga, kita lihat saja nanti,"ujar Bakta.

Pinisepuh Perguruan sandhi Murti, Gusti Ngurah Harta menambahkan, koalisi ini merupakan sebuah kepedulian terhadap Bali ke depan. Dengan munculnya koalisi ini, diharapkan Bali akan mendapat seorang pemimpin yang lebih baik. "Waktu saya sedang ada di Lombok, saya ditanya, masak sih di Bali hanya 2 orang saja yang mampu jadi pemimpin, masak hanya Pastika dan Puspayoga saja. Sekarang tinggal siapa yang berani tampil untuk menjadi pemimpin Bali, kenapa tidak ada yang berani tampil di luar parpol?,"ujarnya.

Ketua Komisi I DPDR Bali Arjaya menambahkan, munculnya koalisi ini sebagai penyeimbang, pembelajaran, koreksi, serta evaluasi terhadap tata pemerintahan yang ada saat ini. "Kita komitmen menjaga Bali, akan ada penyeimbang. Koalisi ini bisa menjadi contoh bagaimana kita berpikir tentang Bali ke depan. Komitmennya hanya satu, untuk menjaga Bali ke depan. Minimal ini sebagai pressure group (kelompok penekan) untuk penyeimbang Bali ke depan," tegas politisi Sanur ini.