DPRD Buleleng Tekankan Perampingan SKPD Tak Boleh Rugikan Pegawai

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

DPRD Buleleng Tekankan Perampingan SKPD Tak Boleh Rugikan Pegawai

Selasa, 14 Oktober 2025, 10:57 WITA Follow

beritabali/ist/DPRD Buleleng Tekankan Perampingan SKPD Tak Boleh Rugikan Pegawai.

BERITABALI.COM, BULELENG.

Rencana perampingan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Buleleng kembali menjadi perhatian DPRD Buleleng. Dalam rapat paripurna yang digelar Senin (13/10), dewan menekankan agar proses ini tidak menimbulkan pegawai yang tercecer atau kehilangan posisi.

Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya mengatakan, pihaknya mendukung langkah efisiensi birokrasi yang dilakukan Pemkab Buleleng, namun menegaskan agar dampak bagi aparatur menjadi perhatian utama.

“Pemkab Buleleng telah mempertimbangkan secara matang manfaat dari perampingan SKPD ini, salah satunya untuk mengefisiensikan anggaran dan meningkatkan kinerja birokrasi. Tapi kami ingatkan agar tidak ada pegawai yang kehilangan jabatan akibat perubahan struktur ini,” katanya.

Ia juga meminta agar skema rotasi dan promosi disusun dengan baik, sehingga penempatan pejabat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

“Mungkin ada pergeseran atau switch, itu hal biasa. Yang penting, pejabat yang sebelumnya bekerja di OPD lama dapat langsung menyesuaikan diri di posisi barunya tanpa harus belajar dari awal,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Buleleng dr I Nyoman Sutjidra menjelaskan, langkah perampingan dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi agar lebih efisien. Beberapa SKPD akan digabung, antara lain Dinas Pertanian, Dinas PUTR, Dinas Pariwisata, dan Dinas P2KBP3A.

“Dengan perampingan dan pemekaran ini, kami berharap gerak OPD ke depan lebih efektif, efisien, dan gesit. Struktur barunya benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah,” ujar Sutjidra.

Ia menambahkan, perubahan struktur organisasi ini juga diiringi penerapan sistem meritokrasi agar seluruh pejabat tetap terakomodasi dan terbuka peluang promosi bagi yang berprestasi.