Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Kamis, 20 Agustus 2026
Tolak Reklamasi, Aktivis Gelar Teatrikal Kecam Gubernur Pastika
Denpasar
Beritabali.com/ist
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Beritabali.com, Denpasar. Aktivis lingkungan hidup Bali yang terdiri dari Walhi Bali, Frontier, Komisi Kerja Advokasi Lingkungan Hidup (Kekal), BEM Universitas Udayana (Unud) serta beberapa musisi dan seniman Bali menggelar aksi unjuk rasa mengecam kebijakan reklamasi Gubernur Bali Made Mangku Pastika.
Unjukrasa puluhan aktivis dengan aksi teatrikal di depan Kantor Gubernur Bali hari ini juga menolak rencana reklamasi oleh investor PT TWBI di perairan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali.
Dalam aksi treatikal, beberapa orang memerankan investor, pemerintah, dan nelayan kecil yang sedang melaut. Setelah melakukan deal dengan investor yang berbauh korupsi, nelayan pun diusir dari perairan Tanjung Benoa.
"Tanah dan laut ini sudah milik pribadi, saya sudah membeli," ujar seorang aktivis yang berperan sebagai investor dalam aksi teatrikal, Rabu (31/7/2013).
Bagi para aktivis, reklamasi di perairan Tanjung Benoa untuk membangun sejumlah akomodasi wisata dan berbagai fasilitas pendukung lainnya oleh PT TWBI dengan melakukan pengkaplingan Teluk Benoa seluas 838 hektar sangat bertentangan dengan moratorium pembangunan berbagai akomodasi wisata yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika.
Menurut seorang aktivis bernama Suryadi Darmoko, reklamasi Teluk Benoa sangat merugikan nelayan dan rakyat Bali, memperbesar abrasi, mempersempit wilayah tangkap nelayan pesisir dan sebagainya. Ia heran atas renacana reklamasi itu, pasalnya, Gubernur Pastika sebelumnya yang mengeluarkan moratorium bahwa di Bali selatan karena sudah penuh dan semakin krodit.
"Nyatanya sekarang sudah ada investor yang mau bangun dengan cara mereklamasi lagi. Ini sangat aneh," ujarnya.
Selain itu, kata Darmoko, SK Gubernur Bali bernomor 2138/02-C/HK/2012 tentang pemberian Izin dan Hak Pemanfaatan dan Pengembangan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa kepada PT TWBI dinilai sangat kontroversial karena menabrak 9 aturan yang lebih tinggi.
Bagi Darmoko, SK yang mengacu pada feasibility study (FS) yang belum final dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
"Dalam FS tersebut sama sekali tidak mencantumkan UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolahan lingkungan lingkungan hidup sebagai dasar utama kajian. Makanya SK itu harus dicabut demi hukum, termasuk surat rekomendasi DPRD Bali yang juga masih dipertanyakan," pintanya. (Dws)
Reporter: -
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Berita Terpopuler
Suami Tusuk Istri dan Mertua di Penatih
Dibaca: 4594 Kali
Siswi SMP di Sidakarya Diduga Diperkosa Karyawan Ayahnya
Dibaca: 2405 Kali
Pria 28 Tahun Diduga Tewas Gantung Diri di Belakang Rumah Payangan
Dibaca: 2060 Kali
Pelajar 14 Tahun Tewas Kecelakaan di Manggis Karangasem
Dibaca: 1661 Kali
Sterilisasi Pelabuhan Gilimanuk Mulai 5 Agustus
Dibaca: 1097 Kali
ABOUT BALI
Riset BRIN Ungkap Alasan Masyarakat Bali Mulai Memilih Krematorium untuk Ngaben
Tradisi Mepatung di Bangli, Penampahan Galungan yang Pererat Persaudaraan
Video Langka Calonarang dan Janger Pegok 1937 Ditemukan di Jerman
Tradisi Wadak di Mengani Tetap Lestari, Desa Batasi Satu Godel Setahun
Wali Panguangan, Tradisi Sakral Syukuran Panen di Desa Mengani Bangli